SANDEQ.CO.ID, Polman – Komisi III DPRD Polewali Mandar (Polman) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin, 10 Februari 2025, untuk membahas kelanjutan pengerjaan pengerukan Sungai Matakali. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Polman, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) V Mamuju, Camat Matakali, Lurah Matakali, beberapa Kepala Dinas, dan tokoh masyarakat Matakali.
Dalam RDP ini, Rangga, PPK dari BWS V Mamuju, menjelaskan bahwa pengerjaan Sungai Matakali bersumber dari dana operasional BWS V Mamuju dan bukan merupakan penganggaran khusus untuk normalisasi sungai. Sejauh ini, pengerjaan telah berjalan sepanjang 1 km dan ditargetkan akan dikerjakan hingga 1,5 km. Meskipun rencana awal pengerjaannya hingga 10 km, namun karena adanya efisiensi anggaran, pekerjaan akan dihentikan.
“Hingga saat ini, alat (Excavator) masih standby di lokasi pengerukan. Adapun kelanjutan proses yang sedang berjalan masih menunggu juknis dan penganggaran dari BWS,” ujar Rangga.
Seperti diketahui, Masyarakat Matakali sangat mendukung pengerjaan normalisasi Sungai Matakali yang sedang berlangsung dan berharap pengerjaan normalisasi sungai dapa dilanjutkan hingga ke muara. Bentuk partisipasi masyarakat dilakukan dengan menjamin keamanan alat yang beroperasi.
Banjir yang disebabkan oleh sedimentasi yang terjadi di sepanjang Sungai Matakali hingga muara di Dusun Mampie membuat masyarakat hanya dapat berharap lebih kepada pemerintah.
Dalam RDP ini juga, Lurah Matakali membantah isu yang berkembang terkait adanya warga yang menolak karena berdampak kepada lahan yang akan dilalui oleh alat. Pihaknya menjamin tidak ada warga yang menolak proses normalisasi Sungai Matakali.
“Saya menjamin bahwa tidak ada warga yang menolak jika lahannya dilalui atau terdampak dari pengerjaan normalisasi sungai ini.” bantahnya.
Sementara itu, Kepala Desa Tonrolima melaporkan bahwa setiap tahun masyarakatnya yang berprofesi mayoritas petani mengalami kerugian materil hingga 3 miliar rupiah tiap tahun dengan estimasi 100 hektar lahan terdampak banjir.
“petani yang ada di wilayah kami mengalami kerugian hingga 3 milyar karena adanya banjir ini.” kata Mawar, S. Sos.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Polewali Mandar, Husain Ismail menjelaskan bahwa Dinas PUPR sudah menyusun Anggaran untuk kelanjutan Normalisasi Sungai menindaklanjuti arahan Pj. Bupati Polman yang tetap menginginkan pengerjaan normalisasi sungai Matakali tetap dilanjutkan,
“sesuai arahan bapak Pj. Bupati Polewali Mandar, agar pengerjaan normalisasi sungai tetap dilanjutkan, kami sudah menyusun anggaran mengenai biaya yang dibutuhkan untuk kelanjutan pengerjaan normalisasi sungai Matakali hingga ke muara.” terang Husain Ismail,
Dinas PUPR Kab. Polman melakukan penyusunan anggaran yang dibutuhkan untuk melanjutkan pengerjaan normalisasi sebanyak Rp. 785.000.000 dengan estimasi pengerjaan sejauh 6,5 km.
“Untuk anggarannya, berkisar 785 juta rupiah dan menunggu persetujuan dari DPRD.” lanjutnya.
Rapat ini dihadiri oleh sekitar 25 orang, termasuk Amiruddin SH (Wakil Ketua II DPRD Polman), Sarina, A.Md.Keb (Ketua Komisi III DPRD Polman/Fraksi Nasdem), Husein Ismail (Kadis PUPR Polman), Retno Dwi Utami (TPKSDA Provinsi Sulawesi Barat), Rahmat Razak (Camat Matakali, Muh. Yusuf (Lurah Matakali), M. Syukur (Kades Barumbung), Mawar (Kades Tonrolima) serta beberapa tokoh masyarakat Kecamatan Matakali. (*)
Laporan :AMR Editor :Admin
