Polman, SANDEQ.CO.ID – Rangkap jabatan Sekda Polewali Mandar sebagai Plt. Kadis Pendidikan, Dewas RSUD, sekaligus Dewas PDAM bukan lagi sekadar persoalan administratif. Ini adalah potret telanjang bagaimana kekuasaan birokrasi sedang dipusatkan dalam satu lingkar yang sempit.
Di tengah kritik publik, Samsul Mahmud memilih membantah bahwa ada persoalan. Pemerintah berlindung di balik PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 seolah semua selesai hanya dengan kalimat : “aturan membolehkan.”
Padahal sejarah birokrasi di negeri ini tidak pernah runtuh karena kekurangan aturan. Ia runtuh karena kekuasaan terlalu lama dipusatkan pada orang-orang yang sama.
Publik hari ini tidak sedang mempertanyakan kemampuan individu tertentu. Yang dipertanyakan adalah arah kekuasaan di Polewali Mandar;
Mengapa jabatan strategis terus menumpuk pada satu figur?
Apakah daerah ini benar-benar miskin ASN berkualitas, atau justru pemerintah tidak pernah percaya pada birokrasi di luar lingkar kekuasaannya sendiri?
Lebih berbahaya lagi, posisi pelaksana kebijakan, pengawas pelayanan publik, hingga pengendali administrasi kini berada dalam orbit kekuasaan yang sama. Dalam kondisi seperti ini, pengawasan berpotensi berubah menjadi formalitas, sementara kontrol publik perlahan kehilangan ruang hidupnya.
Bagaimana mungkin pengawasan bisa independen jika semua berada dalam satu meja kekuasaan?
Inilah wajah birokrasi patronase yang paling nyata, jabatan tidak lagi didistribusikan berdasarkan kebutuhan institusi, melainkan dikonsentrasikan demi menjaga kendali politik dan administrasi tetap berada pada lingkar tertentu.
Ironisnya, di tengah ribuan ASN yang mengabdi, ruang strategis justru terasa semakin sempit. Banyak pejabat hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri, sementara kekuasaan terus berputar pada nama dan lingkar yang sama.
Jika situasi ini terus dipelihara, maka reformasi birokrasi yang selama ini didengungkan hanyalah slogan kosong. Merit system hanya akan menjadi pajangan seminar, sementara praktik kekuasaan tetap berjalan dengan pola lama : “sentralisasi, patronase, dan konsolidasi elite birokrasi.”
Polewali Mandar membutuhkan birokrasi yang sehat, terbuka, dan terdistribusi, bukan birokrasi yang perlahan berubah menjadi kerajaan administrasi dengan sedikit orang memegang terlalu banyak kendali.
Karena ketika kekuasaan mulai terlalu nyaman dipusatkan, yang biasanya mati lebih dulu bukan jabatan, melainkan keberanian birokrasi untuk bersikap independen.(*)
Laporan: Anshar Editor : Redaksi
