SANDEQ.CO.ID, Polman – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar di Yogyakarta menimbulkan berbagai pertanyaan kritis dari masyarakat. Kami menilai bahwa kegiatan ini lebih merupakan upaya menghabiskan anggaran daripada meningkatkan kualitas dan kapasitas para wakil rakyat.
Dalam kondisi anggaran daerah yang seharusnya lebih diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, pelaksanaan Bimtek di luar daerah, seperti Yogyakarta, patut dipertanyakan efektivitas dan urgensinya. Mengapa Bimtek harus dilakukan di luar daerah dengan biaya perjalanan, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang tentunya tidak sedikit? Apakah tidak ada lembaga atau tenaga ahli yang dapat memberikan materi pelatihan di dalam daerah sendiri?
Ditengah defisit anggaran seharusnya semua mesti berpikir efisiensi, jangan juga terlalu memanfaatkan kesempatan di tengah masalah yang mendera daerah. Anggota dewan selaku badan kontrol dan pengawasan kebijakan mestinya bisa memberi contoh bagi pemerintah dalam melakukan efisiensi.
Berdasarkan pengalaman sebelumnya, hasil dari Bimtek yang dilakukan di luar daerah sering kali tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kebijakan dan pelayanan publik di Polewali Mandar. Jika memang tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas anggota dewan, maka sudah seharusnya kegiatan ini dilakukan di daerah sendiri agar lebih kontekstual dan dapat langsung diaplikasikan dalam kondisi lokal.
Kalaupun kegiatan luar kota harus dilaksanakan, setidaknya harus ada hasil dari kegiatan tersebut yang bisa diimplementasikan di daerah sebagai wujud kerja nyata agar tidak dianggap sebagai pemborosan anggaran. Namun, yang terjadi justru kegiatan ini terkesan hanya sebagai perjalanan mubazir yang menghabiskan anggaran daerah.
Masyarakat berhak mengetahui secara transparan berapa besar anggaran yang dihabiskan untuk kegiatan ini dan sejauh mana hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Apakah ada evaluasi terhadap efektivitas Bimtek yang telah dilakukan sebelumnya? Ataukah ini hanya menjadi rutinitas tahunan tanpa pertanggungjawaban yang jelas?
Tupoksi anggota dewan harus betul-betul dipahami substansinya agar masyarakat paham fungsi DPR yang mewakili suara mereka di gedung parlemen tersebut.
Sebagai masyarakat yang peduli terhadap tata kelola anggaran yang baik, kami menyarankan agar :
- Bimtek dilakukan di dalam daerah dengan melibatkan akademisi dan praktisi lokal yang lebih memahami kondisi Polewali Mandar.
- Anggaran yang digunakan untuk perjalanan luar daerah dialihkan ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
- DPRD lebih transparan dalam penggunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan memiliki dampak nyata bagi pembangunan daerah.
Masyarakat berhak untuk mengkritisi kebijakan yang tidak pro-rakyat. Kami berharap anggota DPRD Polewali Mandar dapat lebih peka terhadap kebutuhan daerah dan mengutamakan efisiensi serta efektivitas dalam menjalankan tugas mereka sebagai wakil rakyat. (*)
Penulis :Herman Kadir/ Hervhol Editor : Admin
