“ketidak hadiran TPM tentu saja penghinaan kepada lembaga terhormat DPRD, kalau tidak bisa hadir semuanya minimal ada yang mewakili.” kata Zulkifli, Ketua KAMMI Mandar Raya, saat menyampaikan aspirasi di DPRD, Jum’at, [28/8/2020].
Polman – Rapat Dengar Pendapat [RDP] yang digelar oleh DPRD Polman, Jum’at, [28/8/2020] menuai kritikan dari aktivis KAMMI Mandar Raya dan kelompok Tani P3AI. Pasalnya, salah satu dari tuntutan mahasiswa dan kelompok tani P3AI meminta DPRD Polman untuk menghadirkan pihak Balai dan Tim Pendamping Masyarakat [TPM] ternyata tidak mampu dilakukan.
“ketidak hadiran TPM tentu saja penghinaan kepada lembaga terhormat DPRD, kalau tidak bisa hadir semuanya minimal ada yang mewakili.” kata Zulkifli, Ketua KAMMI Mandar Raya, saat menyampaikan aspirasi di DPRD.
Dirinya menduga, ketidak hadiran TPM sebagai bukti adanya penyelewengan terhadap program P3AI yang sedang ia advokasi.
“ini ada apa? Tentu kita bertanya – tanya. Dan kami menduga ada permainan. Harusnya DPRD juga bisa lebih tegas menghadirkan salah satu TPM agar wibawanya bisa terjaga.” tambah aktivis kelahiran mampie ini.
Di tempat yang sama, Wakil ketua DPRD Polman, Hamzah Syamsuddin menyampaikan bahwa semua TPM sedang berada di Mamuju terkait urusan pekerjaan mereka.
“kami sudah menyurat tapi semua TPM berangkat ke mamuju karena ada kegiatan terkait pekerjaan mereka.” kata Hamzah.
Hamzah menambahkan, pihak DPRD Polman akan menjadwalkan ulang RDP dengan memastikan semua pihak yang bersengketa bisa hadir.
“kami sudah sepakat dengan pihak Balai untuk menjadwal ulang RDP dengan meminta kesiapan dari pihak Balai.” lanjut Hamzah.
Rapat Dengar Pendapat [RDP] yang digelar DPRD Polman berdasarkan tuntutan mahasiswa KAMMI Mandar Raya bersama beberapa kelompok tani P3AI dalam aksi demonstrasi, Selasa, [25/8/2020]. Dalam tuntutannya, massa aksi mendesak agar Pihak DPRD Polman memanggil pihak Balai, Dinas PU, Dinas PMD dan TPM karena dinilai bertanggung jawab atas dugaan penggantian nama kelompok penerima Program P3AI tahun 2020.
Reporter : am
