SANDEQ.CO.ID, Makassar – Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulawesi Barat (Sulbar), Dra. Hj. Jumiaty Andi Mahmud, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Jumat (9/5/2025). Kedatangan politisi yang akrab disapa Ibu Jum ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan berbagi informasi seputar program, kebijakan, serta kendala anggaran yang dihadapi dinas tersebut.
Ibu Jum disambut langsung oleh Kepala Bidang Hortikultura Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulsel, Sirajuddin, di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, termasuk dampak refocusing anggaran dan Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi belanja negara terhadap operasional dinas.
Sirajuddin mengungkapkan bahwa tahun ini, bidang Hortikultura menghadapi tantangan besar akibat pemotongan anggaran.
“Untuk tahun ini, anggaran kami sangat minim karena adanya refocusing dan Inpres tentang efisiensi. Bahkan, kegiatan kantor seperti cleaning service pun sudah dihapus, sehingga pegawai harus bergotong-royong membersihkan ruangan sendiri,” ujarnya.
Kondisi ini, menurut Sirajuddin, tidak hanya memengaruhi kenyamanan kerja tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas.
“Kami berusaha beradaptasi, tetapi tentu dengan anggaran yang sangat terbatas, banyak program prioritas yang harus dikaji ulang,” tambahnya.
Ibu Jum menyatakan bahwa kunjungannya ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan fasilitasi DPRD untuk memastikan bahwa kebijakan pusat tidak mengorbankan pelayanan publik.
“Kami ingin mendengar langsung keluhan dan masukan dari dinas teknis. Masalah anggaran ini tidak hanya terjadi di Sulsel, tetapi juga di daerah lain, termasuk Sulbar. Namun, kami harus mencari solusi agar sektor hortikultura dan perkebunan tetap berjalan,” jelasnya.
Politisi Partai PKB ini juga mendorong agar dinas dapat mengoptimalkan anggaran yang tersisa untuk program-program yang benar-benar prioritas, seperti peningkatan produksi pangan dan penguatan UMKM di sektor pertanian.
“Kami akan menyampaikan hasil diskusi ini ke pemerintah provinsi dan pusat agar ada evaluasi kebijakan, terutama untuk sektor yang vital seperti pangan,” tegas Ibu Jum.
Sirajuddin berharap agar pemerintah dapat mempertimbangkan kembali kebijakan penghematan anggaran di sektor yang berdampak langsung pada ketahanan pangan.
“Kami tidak menolak efisiensi, tetapi perlu diperhatikan bahwa sektor hortikultura dan perkebunan adalah tulang punggung ekonomi masyarakat. Jika anggaran terus dipotong, dikhawatirkan target produksi dan kesejahteraan petani akan terganggu,” ucapnya.
Kunjungan Ibu Jum ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperjuangkan anggaran yang lebih proporsional di tahun-tahun mendatang.
“Komisi 2 DPRD Sulbar akan terus memantau perkembangan ini dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait,” pungkas Ibu Jum sebelum mengakhiri kunjungannya.
Kunjungan kerja Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulbar ini menyoroti tantangan riil yang dihadapi dinas teknis akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dengan adanya dialog seperti ini, diharapkan dapat tercipta sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk menemukan solusi terbaik tanpa mengorbankan pelayanan publik, khususnya di sektor pangan dan pertanian. (al)
Editor : Redaksi
