SANDEQ.CO.ID, Makassar – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Dra. Hj. Jumiaty Andi Mahmud, atau yang akrab disapa Ibu Jum, melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis, (8/5/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk menimba pengetahuan dan bertukar informasi terkait inovasi pelayanan publik, khususnya yang berbasis digital, guna meningkatkan kualitas layanan di Sulawesi Barat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini diterima langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan PTSP Sulsel, A. Wahidahriati, S.SE., MM, di ruang kerjanya. Pertemuan tersebut membahas berbagai strategi dan mekanisme pelayanan perizinan yang telah terdigitalisasi, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Dalam pemaparannya, Wahidahriati menjelaskan bahwa Dinas PTSP Sulsel telah mengoptimalkan pelayanan secara online, memastikan seluruh proses perizinan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dan pelaku usaha.
“Semua pelayanan kami sudah berbasis sistem online dan bekerja sesuai SOP yang telah ditetapkan. Hal ini untuk meminimalisir adanya manipulasi atau ketidakjelasan prosedur,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa sebelum izin diterbitkan, seluruh persyaratan administrasi dan teknis harus dipenuhi.
“Tidak ada kompromi dalam hal aturan. Jika ada yang belum memenuhi syarat, proses perizinan tidak akan kami lanjutkan sampai semuanya lengkap,” tegas Wahidahriati.
Ibu Jum menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya DPRD Sulbar dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayahnya.
“Kami terus berupaya memaksimalkan pelayanan di Sulawesi Barat agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kunjungan hari ini adalah langkah nyata kami untuk belajar dari pengalaman Sulsel, yang telah sukses menerapkan sistem pelayanan terpadu berbasis digital,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pertukaran informasi ini sangat penting, mengingat Sulsel telah menjadi salah satu provinsi percontohan dalam hal pelayanan perizinan dan investasi di Kawasan Timur Indonesia.
Kunjungan ini juga membuka peluang kolaborasi antara Sulbar dan Sulsel dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan sistem teknologi informasi. Ibu Jum berharap, ke depan, kedua provinsi dapat menjalin kerja sama teknis, termasuk pelatihan bagi aparatur dan pertukaran data terkait perizinan.
“Kami ingin memastikan bahwa apa yang sudah berhasil di Sulsel bisa kami adaptasi di Sulbar, tentu dengan penyesuaian sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah kami,” ucapnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD Sulbar akan mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat implementasi sistem pelayanan digital, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SOP yang berlaku saat ini.
Selain membahas pelayanan publik, pertemuan ini juga menyentuh pentingnya peran PTSP dalam mendukung iklim investasi. Wahidahriati menyebutkan bahwa kemudahan perizinan menjadi salah satu faktor penentu daya tarik investor.
“Pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan investor. Ini yang terus kami tingkatkan di Sulsel, dan kami siap berbagi pengalaman dengan Sulbar,” jelasnya.
Ibu Jum pun sepakat bahwa peningkatan pelayanan perizinan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.
“Dengan sistem yang baik, diharapkan lebih banyak investor yang tertarik menanamkan modal di Sulbar, sehingga membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Kunjungan kerja ini diakhiri dengan peninjauan langsung ke bagian layanan PTSP Sulsel, di mana Ibu Jum dan rombongan melihat proses input data dan verifikasi perizinan secara real-time.
Dengan adanya sinergi seperti ini, diharapkan Sulawesi Barat dapat segera mengejar ketertinggalan dalam hal pelayanan publik, sekaligus menciptakan ekosistem birokrasi yang lebih efisien dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.(amr)
Editor : Redaksi
