SANDEQ.CO.ID, Mamasa – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong pemasangan patok tanda batas tanah sebagai upaya mencegah konflik pertanahan dan mendukung penataan ruang berkelanjutan. Hal ini ditekankan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam acara Pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis (7/8/2025).
“Pemasangan patok batas sangat penting untuk memastikan kepemilikan tanah yang jelas, sekaligus membedakan antara kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL),” ujar Menteri Nusron.
Beliau menjelaskan, penandaan batas fisik antara APL dan non-APL diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pemanfaatan lahan. Dari total 190 juta hektare daratan Indonesia, sekitar 120 juta hektare merupakan kawasan hutan, sementara 70 juta hektare sisanya adalah APL.
Menteri Nusron juga mengingatkan bahwa kawasan hutan, garis pantai, dan sempadan sungai merupakan milik negara (common property), bukan milik pribadi. Pemanfaatannya harus sesuai aturan untuk mencegah dampak negatif, seperti banjir akibat pembangunan di sempadan sungai.
“Contohnya, banyak warung atau bangunan yang didirikan di sempadan sungai bahkan disertifikasikan, terutama di Jawa Barat. Ini berpotensi menimbulkan bencana,” tegasnya.
Melalui GEMAPATAS, Kementerian ATR/BPN berharap masyarakat semakin memahami pentingnya batas tanah yang jelas demi ketertiban pertanahan dan pembangunan berkelanjutan.
Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; serta pejabat BPN se-Jawa Tengah dan DIY.
Bagi masyarakat Kabupaten Mamasa, pemasangan patok batas menjadi langkah penting dalam memastikan kepastian hukum tanah. Kantah Mamasa siap mendukung program ini demi terwujudnya tertib pertanahan di wilayah kita. (im)
#GEMAPATAS #SertipikasiWakaf #KepastianHukum #ATRBPNMamasa #KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia
