POLMAN, SANDEQ.CO.ID,– Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polman, Azwar Jasin Sauru meminta kepada seluruh masyarakat Polewali Mandar yang tidak terdaftar dalam Data terpadu kesejahteraan sosial ( DTKS) agar segera melaporkan ke pemerintah desanya untuk diusulkan masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Bagi warga Polewali Mandar yang datanya masih Non DTKS dan kartu Kepesertaan BPJSnya di_nonAktifkan oleh Kementerian Kesehatan diharap segera melakukan pelaporan ke desanya untuk dilaporkan masuk ke dalam aplikasi DTKS atau mengambil pengantar dari Desa dan minta persyaratan seperti Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk dilaporkan ke Dinas Sosial lalu operator Dinsos masukkan datanya ke DTKS.
“Bagi warga Polewali Mandar yang datanya masih Non DTKS dan kartu Kepesertaan BPJSnya di_nonAktifkan oleh Kementerian Kesehatan diharap segera melakukan pelaporan ke desanya untuk dilaporkan masuk ke dalam aplikasi DTKS atau mengambil pengantar dari Desa dan minta persyaratan seperti Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk dilaporkan ke Dinas Sosial lalu operator Dinsos masukkan datanya ke DTKS.” Demikian yang disampaikan Kepala Dinas Sosial Polewali Mandar, Azwar Jasin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 17 Februari 2022.
Azwar menambahkan, Kuota BPJS Penerima Bantuan iuran (PBI) APBN selalu bertambah setiap bulan tergantung pengusulan, ini saja kuota dari pusat itu ada 40 ribu lebih tambahan kuota,dari 46 ribu yang di_nonAktifkan.
“Kita harapkan semua warga polman segera mengecek kepesertaanya, Aktif atau tidak. Bagi yang di_nonAktifkan BPJSnya oleh Kemenkes bisa dicover dalam APBN sebab kuota setiap bulan bertambah, tergantung dari usulan yang kita usulkan,” Jelas Azwar.
Ia juga menyampaikan, saat ini jumlah yang di_nonAktifkan oleh Kemenkes RI sebanyak 80 ribu lebih karena dua tahap pe_nonaktifan tahap pertama 40 ribu dan tahap kedua 42 ribu sudah dimasukkan dalam DTKS sebanyak 46.250 dan tersisa 287 yang belum diusulkan dan masih banyak lagi yang belum mengusulkan. Untuk itu, diharapkan masyarakat yang pro aktif untuk mengecek ke aktifan Kepesertaan BPJSnya.
“saat ini jumlah yang di_nonAktifkan oleh Kemenkes RI sebanyak 80 ribu lebih karena dua tahap pe_nonaktifan tahap pertama 40 ribu dan tahap kedua 42 ribu sudah dimasukkan dalam DTKS sebanyak 46.250 dan tersisa 287 yang belum diusulkan dan masih banyak lagi yang belum mengusulkan. Untuk itu, diharapkan masyarakat yang pro aktif untuk mengecek ke aktifan Kepesertaan BPJSnya. kalau sudah keluar dari DTKS. Segera masukkan cepat agar operator dapat segera mengimputnya.” tutup Aswar.
Laporan : EP Editor : admin
