Mamasa, SANDEQ.CO.ID – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menyerahkan hasil pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Mamasa Tahun 2025. Kamis, (25/9/2025).
Penyerahan tersebut disambut hangat oleh Bupati Mamasa Welem Sambolangi yang dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Fajar Sidiq di Kantor Bupati Mamasa.
Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman Sulbar menyampaikan ringkasan hasil pengawasan yang dilakukan sepanjang tahun 2025, termasuk tren pengaduan masyarakat serta sektor layanan dengan tingkat laporan tertinggi. Sejumlah isu pelayanan publik menjadi sorotan, di antaranya persoalan infrastruktur dasar seperti kelistrikan, jaringan telekomunikasi termasuk bantuan sosial dan distribusi beras subsidi yang masih banyak menjadi keluhan warga Kabupaten Mamasa.
Bupati Mamasa, Welem Sambolangi menyambut baik kehadiran tim Ombudsman Sulbar. Ia menegaskan dukungannya terhadap upaya pengawasan yang dilakukan.
“Kami mengapresiasi langkah Ombudsman Sulbar dalam mengawal kualitas pelayanan publik di Mamasa. Harapan kami, kerja sama ini dapat terus ditingkatkan agar masyarakat Mamasa mendapatkan layanan yang layak dan berkeadilan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar, Fajar Sidiq, menekankan pentingnya perhatian khusus beberapa isu pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat sehingga terus dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Mamasa terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di semua sektor, baik pendidikan, kesehatan, sosial, maupun infrastruktur dasar. Hasil pengawasan ini merupakan awal dari perbaikan yang lebih berkelanjutan. Ombudsman siap mengawal dan mendampingi setiap langkah perbaikan agar masyarakat Mamasa benar-benar merasakan hadirnya negara melalui pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkeadilan,” pungkas Fajar.
Selain membahas laporan pengawasan, pertemuan ini juga menjadi ruang diskusi strategis antara Ombudsman dan Pemerintah Kabupaten Mamasa. Harapannya, sinergi ini dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di daerah.(*)
