Polman, SANDEQ.CO.ID – Reformasi birokrasi digital menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mentransformasi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tujuannya jelas: meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.
Di bawah kepemimpinan Bupati H. Samsul Mahmud dan Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar, Polewali Mandar telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, di balik peluang yang menjanjikan, berbagai tantangan masih perlu diatasi untuk memastikan transformasi digital berjalan optimal.
Peluang Reformasi Birokrasi Digital
- Peningkatan Pelayanan Publik. Aplikasi Halo ASSAMI, yang akan dilaunching tahun ini 2025, merupakan salah satu inovasi digital Polewali Mandar, menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membuka ruang partisipasi masyarakat. Melalui aplikasi ini, warga dapat menyampaikan keluhan dan aspirasi secara langsung, mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan publik.
- Efisiensi Operasional, Digitalisasi proses birokrasi, seperti pengelolaan data kependudukan dan perizinan, telah mengurangi birokrasi berbelit-belit. Contohnya, pelayanan yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam.
- Transparansi dan Akuntabilitas, Sistem digital memungkinkan pelacakan proses pelayanan secara real-time, meminimalisasi potensi penyimpangan. Masyarakat juga dapat terlibat aktif dalam pengawasan melalui platform yang tersedia.
- Pengembangan Ekonomi Digital, Reformasi birokrasi digital mendorong iklim usaha yang lebih kondusif, seperti kemudahan perizinan online dan dukungan bagi pengembangan startup lokal.
- Peningkatan Kualitas SDM Aparatur, Pelatihan literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) terus digencarkan untuk memastikan adaptasi teknologi berjalan lancar.
Tantangan yang Dihadapi
- Infrastruktur Digital Belum Merata, Masih ada wilayah di Polewali Mandar yang belum terjangkau jaringan internet memadai, menghambat pemerataan layanan digital.
- Keterbatasan Anggaran, Investasi teknologi membutuhkan dana besar, sementara anggaran daerah terbatas. Diperlukan kolaborasi dengan pihak swasta dan pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur.
- Keamanan Siber dan Perlindungan Data, Risiko kebocoran data dan serangan siber menjadi ancaman serius. Pemerintah harus memperkuat sistem keamanan dan menerapkan regulasi perlindungan data yang ketat.
- Resistensi Perubahan di Kalangan ASN, Tidak semua ASN siap beralih ke sistem digital. Sosialisasi dan pendampingan intensif diperlukan untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan adaptasi.
- Kesenjangan Keterampilan Digital, Masih ada ASN yang kurang terampil dalam mengoperasikan sistem digital. Program pelatihan berkelanjutan menjadi solusi utama.
Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati H. Samsul Mahmud dan Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik untuk Polman Lebih Baik.
Dengan konsep Sipamandaq, saling memperkuat, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Polewali Mandar berpotensi menjadi contoh keberhasilan transformasi digital di tingkat daerah. Langkah strategis dan penanganan tantangan secara komprehensif akan menentukan kesuksesan agenda ini di masa depan. (rls).
*Kepala Dinas Kominfo SP Polewali Mandar
Editor : Redaksi
#PolewaliMandarDigital #Reformasi Birokrasi #HaloASSAMI #PelayananPublikPrima
