Semarang, SANDEQ.CO.ID – Suasana khidmat dan penuh kehangatan menyelimuti acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama yang digelar Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Sabtu sore 7 Maret 2026.
Di tengah momentum bulan suci yang mendamaikan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyampaikan pesan mendalam tentang hakikat kepemimpinan yang adil. Kepada para pejabat negara yang hadir, ia mengingatkan bahwa keadilan harus menjadi panglima, mengalahkan segala bentuk preferensi pribadi dan ikatan emosional.
“Kalau kita sedang menjadi pemimpin, maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Menteri Nusron dalam tausiah singkatnya menjelang azan Magrib.
Pernyataan tegas itu dilontarkan Menteri Nusron di hadapan para pejabat pusat dan daerah. Menurutnya, tak sedikit pemimpin yang tersesat dalam pengambilan keputusan karena terlalu dominan memakai sentimen pribadi. Sentimen itu kerap lahir dari kedekatan organisasi atau ikatan emosional, seperti kesamaan latar belakang organisasi kemasyarakatan atau kemahasiswaan. Jika tidak dikelola, hal ini dapat menggerus objektivitas dan melahirkan kebijakan yang timpang.
“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” tuturnya menegaskan.
Lebih jauh, Menteri Nusron memaparkan bahwa keadilan dalam pemerintahan tidak hanya soal hukum, tetapi juga tercermin dari kebijakan yang tidak menyulitkan rakyat. Setiap kebijakan yang lahir dari meja pimpinan harus mampu memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Prinsip inilah yang menurutnya harus terus dipegang erat, terutama di tengah dinamika birokrasi yang kompleks.
Tak hanya soal keadilan, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, yang bertindak sebagai tuan rumah, turut menyoroti pentingnya kebijakan yang aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kondisi tersebut, kata Rifqinizamy, harus menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk membenahi diri. Daerah didorong untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor utama dalam membangun kekhasan dan kemandirian ekonomi.
“Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujarnya penuh optimisme.
Acara yang berlangsung hangat itu turut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi; Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Rahmat Bagja; para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah; anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah; serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Tak ketinggalan, sejumlah mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah juga tampak hadir memenuhi undangan.
Menteri Nusron sendiri datang didampingi jajaran pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, antara lain Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Lampri; Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR), Einstein Al Makarima Mohammad; serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Kartono Agustiyanto.
Pesan moral dari acara ini menjadi pengingat bagi para pemimpin, di mana pun mereka berada tak terkecuali di Kabupaten Mamasa. Bahwa di bulan yang penuh berkah ini, nilai keadilan dan keberpihakan kepada rakyat harus terus digaungkan, menjadi fondasi dalam setiap langkah membangun daerah dan bangsa.
