SANDEQ.CO.ID POLMAN, – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Mandar Raya Komisariat UI Ambo Dalle menyoroti keras proyek penanganan banjir senilai Rp2,5 miliar yang digelontorkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui APBD. Sorotan tersebut muncul karena banjir masih terus terjadi di sejumlah titik meskipun proyek telah dikerjakan.
Ketua Komisariat KAMMI UI Ambo Dalle, Hamzah, menilai proyek tersebut belum menunjukkan efektivitas yang sebanding dengan besarnya anggaran. Bahkan, dalam beberapa kejadian hujan yang berlangsung hanya beberapa jam, genangan air masih terlihat di berbagai ruas jalan, termasuk di sekitar kawasan Kantor Bupati Polewali Mandar.
“Pertanyaannya, di mana letak keberhasilan proyek yang menelan anggaran Rp2,5 miliar tersebut jika banjir masih terjadi di titik-titik yang sama? Masyarakat berhak mengetahui bagaimana konsep perencanaan, kajian teknis, serta pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap proyek ini,” ujar Hamzah
Menurut Hamzah, kondisi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat dan pengguna Jalan Trans Sulawesi, tetapi juga menyebabkan air masuk ke rumah warga dan pertokoan. Di sisi lain, pembangunan plat duiker yang dinilai terlalu tinggi pada beberapa titik justru menimbulkan persoalan baru bagi pengguna jalan.
“Kami menerima banyak keluhan masyarakat terkait kondisi plat duiker yang tinggi dan minim penerangan jalan. Situasi ini telah menyebabkan sejumlah pengendara terjatuh dan membahayakan keselamatan. Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi sumber masalah baru,” lanjutnya.
Berdasarkan data yang dihimpun KAMMI, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Polewali Mandar mengerjakan empat titik pembangunan plat duiker yang berada di Perempatan Jalan Manunggal–Jalan HOS Cokroaminoto, Jalan Budi Utomo, Jalan Budaya, serta Jalan HOS Cokroaminoto di sekitar Gedung PKK Madatte. Setiap paket pekerjaan dianggarkan sekitar Rp299 juta dengan total nilai mencapai kurang lebih Rp1,2 miliar. Salah satu titik pekerjaan di Jalan Budaya diketahui dikerjakan oleh CV Matakali Indah.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 miliar untuk pembangunan drainase pendukung pada tiga segmen utama, yakni kawasan Jalan Cendrawasih hingga Muara Pantai Langkogo, Alun-Alun Pekkabata hingga Jalan MR Muhammad Yamin, serta Jalan MR Supomo di sekitar SMAN 1 Polewali. Proyek drainase tersebut dikerjakan oleh CV Siuriyanna.
Dengan total anggaran mencapai sekitar Rp2,5 miliar, KAMMI menilai pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait efektivitas proyek. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan banjir masih menjadi keluhan utama masyarakat, termasuk di sejumlah lokasi yang telah menjadi sasaran pekerjaan.
“Kami juga mendesak Aparat Penegak Hukum untuk turun melakukan pemeriksaan terhadap asas manfaat proyek ini. Anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari uang rakyat harus dipastikan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil yang nyata,” tegas Hamzah.
Ia menambahkan, jika ditemukan adanya dugaan kelalaian, penyimpangan, atau pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, maka harus diproses secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
KAMMI menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh hanya berorientasi pada serapan anggaran, melainkan harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pembangunan harus menjadi prioritas agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas PUPR Polewali Mandar dan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan dari KAMMI tersebut.
Laporan. ; Anshar
Editor. : Redaksi
