Jakarta, SANDEQ.CO.ID – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memegang peran strategis dalam mewujudkan delapan agenda utama (Asta Cita) Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/06/2026) kemarin.
Berbicara di hadapan puluhan mahasiswa dengan tema
“Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan”, Wamen Ossy menjelaskan bahwa hampir semua program prioritas pemerintahan tidak bisa lepas dari ketersediaan lahan dan tanah.
“Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada tanah, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN akan mendorong program Asta Cita terlaksana,” ujar Wamen Ossy dalam paparannya.
Dalam kesempatan itu, Wamen Ossy juga memaparkan kondisi sumber daya agraria Indonesia saat ini. Ia menyebutkan bahwa 77 persen wilayah Indonesia merupakan lautan, sementara 23 persen atau sekitar 189 juta hektare adalah daratan. Dari total daratan yang ada, sekitar 118,1 juta hektare (62,5 persen) merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.
“Sementara itu, Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini sekitar 79,5 persen area yang menjadi kewenangan kami telah terpetakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wamen Ossy mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini tengah fokus menyelesaikan pemetaan 20,5 persen bidang tanah yang tersisa, terutama di wilayah perbatasan dan area yang berbatasan dengan kawasan hutan. Ia menargetkan, ketika seluruh bidang tanah pada APL terpetakan 100 persen, pemerintah akan memiliki basis data pertanahan yang lengkap dan terintegrasi.
Wamen Ossy juga menerangkan bahwa pemetaan hanyalah fondasi awal. Langkah selanjutnya yang tak kalah penting adalah integrasi data melalui Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Menurutnya, kebijakan ini menjadi salah satu fokus pemerintah karena dinilai vital untuk mengurangi potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang kerap memicu sengketa dan konflik agraria.
“Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan database yang kita miliki, baik di kawasan hutan maupun kawasan APL. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Kegiatan Akademi Politik IMM UMJ berlangsung secara luring di Kampus FISIP UMJ, Jakarta Selatan, dan dihadiri oleh puluhan kader serta mahasiswa yang antusias mendiskusikan arah kepemimpinan bangsa menuju Indonesia yang berdaulat dan berkemajuan.
