SANDEQ.CO.ID , POLEWALI MANDAR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar menyoroti tajam kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Hj Andi Depu, dr Irwandi, Sp.B. Kebijakan sepihak yang dikeluarkan dinilai diskriminatif, sarat konflik kepentingan, serta mengabaikan asas keadilan bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) non-dokter spesialis.
Berdasarkan investigasi dan laporan sejumlah tenaga medis yang enggan disebutkan namanya demi keselamatan kerja, ketimpangan kesejahteraan di internal rumah sakit milik daerah tersebut kian meruncing dalam dua tahun terakhir. Para nakes seperti perawat, bidan, dan profesi penunjang medis lainnya mengaku dieksploitasi akibat kebijakan sepihak terkait pembagian jasa pelayanan (jaspel).
Di tengah klaim BPJS Kesehatan yang terus naik, pendapatan jasa layanan bagi nakes non-dokter spesialis justru merosot tajam. Kesenjangan ini diduga terjadi akibat perubahan sistem poin yang hanya menguntungkan profesi dokter spesialis.
“Saya dan rekan-rekan merawat pasien 24 jam penuh, menjadi garda terdepan yang menghadapi keluhan hingga kemarahan keluarga pasien akibat keterlambatan dokter saat visite. Tapi kontribusi kami seolah dianggap sebelah mata, bahkan merasa hanya diposisikan sebagai ‘pembantu dokter’. Dimana letak keadilannya?” ujar salah satu perwakilan nakes dengan nada kecewa.
Para nakes mengaku tidak pernah dilibatkan dalam rapat atau forum pengambilan keputusan. Kebijakan baru mengenai pemotongan poin dan penyesuaian jaspel diberlakukan secara sepihak tanpa melibatkan mereka.
HMI: Pemimpin Harus Lepas Ego Sektoral
Ketua Umum HMI Cabang Polman, Ahmad Idris, mengecam keras kebijakan manajemen rumah sakit plat merah tersebut. Ia menegaskan pemimpin lembaga kesehatan daerah harus melepaskan ego sektoral profesi demi kemaslahatan seluruh instrumen pelayanan.
“Direktur semestinya bijak. Logikanya adalah mendistribusikan keadilan demi kesejahteraan tenaga kesehatan, bukan sarat kepentingan yang mengorbankan nakes lain,” tegas Ahmad Idris.
Ia menambahkan bahwa pelayanan kesehatan adalah kerja kolektif sebuah tim (superteam), bukan panggung tunggal satu profesi. Jika nakes di akar rumput terus dieksploitasi dan diabaikan, stabilitas pelayanan kesehatan di Polman terancam.
“Jangan sampai karena ambisi kelompok atau upaya mem-backup pendapatan pribadi, hak-hak perawat, bidan, dan nakes penunjang lainnya dikebiri. HMI Polman meminta Plt Direktur segera menghentikan polarisasi kebijakan ini,” tambah Idris.
Diduga Langgar Perbup
Ketimpangan semakin nyata jika melihat struktur insentif. Nakes umum hanya mengandalkan pendapatan dari jasa layanan murni. Sementara itu, beredar informasi bahwa para dokter spesialis menerima insentif tetap Rp 10 juta per bulan dari rumah sakit, di luar pendapatan jasa layanan.
HMI menilai pemberian insentif tersebut berpotensi menabrak Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku di Polman. Sesuai aturan, insentif dan jasa layanan wajib diberikan berbasis kinerja nyata dan tingkat kehadiran (presensi) di rumah sakit.
Namun di lapangan, ditemukan dokter spesialis yang hanya bertugas dua minggu dalam sebulan atau hanya tiga kali seminggu, namun tetap menerima insentif penuh. Bahkan, manajemen diduga memberi kebijakan agar hak jaspel dan insentif tetap dibayarkan penuh meskipun dokter bersangkutan sedang cuti atau bekerja di tempat lain.
Desak Bupati Turun Tangan
HMI Cabang Polman menegaskan tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan birokrasi dan dugaan eksploitasi nakes ini. RSUD Hj Andi Depu adalah fasilitas publik yang harus dikelola secara profesional, transparan, dan berkeadilan, bukan dijadikan alat pemenuh kepentingan kelompok tertentu.
HMI mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, khususnya Bupati Polman Samsul Mahmud, untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap kinerja dan kedudukan Plt Direktur RSUD Hj Andi Depu sebelum kondisi ini berdampak buruk pada penurunan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Polman.
Laporan. : Anshar
Editor. : Redaksi
