SANDEQ.CO.ID, Polman – Aksi demonstrasi mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar mewarnai hari pertama Samsul Mahmud menjabat sebagai Bupati Polewali Mandar, Senin, (3/3/2025). Massa aksi turun ke jalan dan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati, menuntut pencopotan Direktur serta Bendahara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Tipalayo, serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KB3A) Kabupaten Polewali Mandar.
Ketua HMI Cabang Polman, Ahmad Idris, menyoroti kinerja PDAM Wai Tipalayo yang dianggap tidak transparan dalam pengelolaan keuangan. Ia menegaskan bahwa perusahaan daerah tersebut tidak menyetor dividen kepada pemerintah daerah pada tahun 2022 dan 2024, yang seharusnya menjadi hak daerah sebagai pemegang saham. Hal ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023.
“Kami mendesak Bupati segera mencopot Direktur dan Bendahara PDAM karena mereka telah gagal menjalankan tanggung jawabnya. Kewajiban menyetor dividen tidak dipenuhi, yang akhirnya merugikan daerah,” ujar Ahmad Idris dalam orasinya.
Selain itu, massa aksi juga menyoroti dugaan ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran di DP2KB3A. Mereka menuntut agar Kepala Dinas DP2KB3A, Drg. Sri Harni, dicopot karena dinilai bertanggung jawab atas tidak terserapnya anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik secara optimal. Dari total anggaran Rp 888 juta yang dialokasikan untuk program pengadaan paket pulsa data tahun 2024, hanya Rp 226 juta yang digunakan selama tiga bulan pertama, sedangkan sisa Rp 662 juta masih menjadi pertanyaan.
“Kami ingin kejelasan terkait anggaran ini. Bagaimana mungkin dana yang sudah dialokasikan tidak digunakan secara maksimal? Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegas salah satu orator aksi, Kamarudin.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena terjadi tepat di hari pertama Samsul Mahmud menjabat sebagai Bupati Polewali Mandar. Para demonstran berharap, kepemimpinan baru ini dapat mengambil tindakan tegas terhadap dugaan penyimpangan keuangan dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.(*)
Laporan :Supriadi Editor :Admin
