Jakarta, SANDEQ.CO.ID – Di tengah dinamika pembangunan nasional yang kian kompleks, profesi penilai tanah hadir sebagai pilar penting dalam menjaga keadilan dan kepastian nilai aset. Pengakuan atas peran strategis ini kembali ditegaskan oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, dalam Webinar Nasional yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) pada Senin (23/02/2026).
Hadir secara virtual di hadapan para anggota MAPPI dari berbagai penjuru tanah air, termasuk para penilai muda yang kelak akan berkontribusi bagi pembangunan daerah seperti di Kabupaten Mamasa, Wamen Ossy menyampaikan apresiasi mendalam. Ia menilai MAPPI tidak sekadar organisasi profesi, melainkan garda terdepan yang memastikan sistem penilaian nasional berjalan di rel yang benar.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten untuk menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Wamen Ossy dalam sambutannya.
Webinar bertajuk “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” ini menjadi ruang diskusi yang konstruktif. Menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI, hingga akademisi dari UNS, forum ini dirancang untuk menyelami tantangan hukum yang kerap membayangi profesi penilai. Wamen Ossy menekankan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk para penilai di daerah, adalah kunci.
“Webinar ini merupakan salah satu wujud dari perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas dari SDM-SDM penilai pertanahan. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi serta tambahan wawasan bagi kita semua dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” tuturnya.
Dalam paparan intinya, Wamen Ossy membedah secara gamblang kesalahan-kesalahan umum yang kerap terjadi dalam praktik penilaian. Ia juga memaparkan strategi penyelesaian serta langkah antisipatif untuk memitigasi risiko kerja yang mungkin dihadapi para profesional di bidang ini. Pesan penguatan kolaborasi pun menjadi penekanan khusus.
“Kami dari pihak pemerintah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan sistem yang semakin terintegrasi. Kami mengajak MAPPI untuk terus bersinergi agar setiap kebijakan memiliki landasan teknis yang kokoh,” lanjut Wamen Ossy.
Sambutan positif mengalir dari jajaran pengurus MAPPI. Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menegaskan bahwa perlindungan dan penguatan profesi penilai bukanlah tujuan akhir semata, melainkan sebuah cara untuk melayani kepentingan publik yang lebih luas.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun akademisi. Kami ingin membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum. Karena pada akhirnya, penilaian yang akurat dan berintegritas akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk dalam mewujudkan tertib pertanahan dan kepastian hukum,” pungkas Wahyu.
Bagi masyarakat Kabupaten Mamasa, penguatan sistem penilaian nasional ini memiliki dampak jangka panjang. Mulai dari proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur, penetapan nilai aset daerah, hingga pelayanan pertanahan bagi masyarakat, semua bertumpu pada hasil penilaian yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi antara pemerintah dan MAPPI diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pertanahan yang semakin baik dari Sabang sampai Merauke.
