Jakarta, SANDEQ.CO.ID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, memaparkan perkembangan signifikan dari pelaksanaan tujuh layanan prioritas kementerian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (01/07/2026).
Paparan ini menjadi agenda utama pertemuan yang bertujuan mengulas dan menyederhanakan regulasi demi mempercepat pelayanan pertanahan dan tata ruang bagi masyarakat.
“Pada tahun 2025, total volume ketujuh layanan ini mencapai 6.481.784 berkas atau 78% terhadap jumlah layanan,” ujar Dalu Agung Darmawan di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara, Jakarta.
Adapun ketujuh layanan prioritas yang dimaksud meliputi:
1. Pengecekan sertipikat (Standar Operasional Prosedur/SOP 1 hari kerja),
2. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) (1 hari kerja),
3. Hak Tanggungan Elektronik (HT-El) (hari ke-7),
4. Roya (5 hari kerja),
5. Peralihan hak (5 hari kerja),
6. Pendaftaran Surat Keputusan (SK) (10 hari kerja), serta
7. Perubahan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai (HP) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal, ruko, dan rukan (SOP 5 hari kerja).
Dalam kesempatan tersebut, Sekjen ATR/BPN menyoroti transformasi layanan berbasis elektronik yang telah menunjukkan hasil nyata pada tiga kelompok utama: HT-El, informasi pertanahan, dan peralihan elektronik. Penyederhanaan proses bisnis pada HT-El dinilai mampu memangkas birokrasi melalui pengurangan tahapan dan aktor, sekaligus meningkatkan efisiensi sumber daya manusia.
Pada layanan informasi pertanahan, tercatat permohonan pengecekan elektronik mencapai 17.821.694 layanan, SKPT elektronik 936.067 layanan, dan Zona Nilai Tanah (ZNT) elektronik sebanyak 1.516.709 layanan. Sementara untuk layanan peralihan elektronik, pelaporan akta dilakukan melalui sistem elektronik paling lambat tujuh hari setelah akta dibuat untuk mencegah transaksi berulang yang beritikad tidak baik.
Secara khusus, Dalu Agung Darmawan mengungkapkan bahwa implementasi HT-El terus menunjukkan tren positif dan berkontribusi besar terhadap ekosistem pembiayaan nasional.
“Sampai dengan Juni 2026, telah terbit 5.727.063 HT-El dengan total nilai Rp5.792 triliun dan didukung oleh 4.540 mitra kreditur,” ungkapnya.
Nilai HT-El juga mencatat peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada 2025 nilainya mencapai Rp1.008,81 triliun, dan hingga Juni 2026 realisasinya telah menembus Rp409,78 triliun.
“Capaian ini menunjukkan bahwa digitalisasi HT bukan hanya mempercepat layanan, tetapi juga menjaga kesinambungan ekosistem kredit, kepastian jaminan, serta kepercayaan perbankan dan masyarakat terhadap produk pertanahan elektronik,” tuturnya.
RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, dan dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN ini berjalan dengan diskusi yang konstruktif. Bahtra menyambut baik laporan progres tersebut dan berharap tujuh layanan prioritas dapat menjadi tonggak transformasi menuju sistem pelayanan yang terintegrasi, cepat, murah, transparan, dan akuntabel.
“Hal ini sangat penting untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah serta mencegah sengketa, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Bahtra.
