Polman, SANDEQ.CO.ID – Guna memutus rantai tumpang tindih program pembangunan dan mempercepat keselarasan pembangunan dari tingkat kabupaten hingga ke desa, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Plt. Kepala Bapperida Aco Musaddad HM mengusulkan inovasi baru berupa pusat informasi terpadu bernama Klinik Perencanaan. Gagasan strategis ini dipaparkan langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Polewali Mandar, Aco Musaddad HM, pada acara Rakor Penyelenggaraan Musrenbangdes 2027, Kamis, 2 Juli 2026.
Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah klasik yang sering dihadapi oleh pemerintah desa, seperti kebingungan menyinkronkan arah kebijakan anggaran desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten. Akibatnya, tidak sedikit usulan program dari desa yang ditolak sistem atau tidak berjalan maksimal karena terbentur aturan regulasi.
Aco Musaddad HM menjelaskan bahwa Klinik Perencanaan ini akan berfungsi layaknya pusat pelayanan kesehatan, namun berfokus pada “menyehatkan” dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui klinik ini, para kepala desa, sekretaris desa, dan tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat berkonsultasi langsung secara tatap muka maupun digital mengenai penyusunan rancangan pembangunan yang berkualitas, taat hukum, dan tepat sasaran.
“Kita ingin memastikan visi besar pembangunan Kabupaten Polewali Mandar benar-benar mendarat dengan mulus dan didukung penuh oleh program-program di tingkat desa. Klinik Perencanaan hadir sebagai solusi nyata sekaligus jembatan informasi agar aparatur desa tidak lagi meraba-raba dalam menyusun perencanaan,” ujar Aco Musaddad HM.
Klinik Perencanaan ini nantinya akan diperkuat oleh tim ahli lintas sektor, mulai dari penasihat kebijakan dari Bapperida, pakar regulasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), tim mitigasi risiko dari Inspektorat, Kominfo aspek digital hingga pendamping teknis dari dinas-dinas terkait. Kehadiran pusat informasi ini diharapkan mampu mendongkrak efisiensi penggunaan dana desa, mempercepat penanganan isu prioritas daerah seperti pengentasan kemiskinan ekstrem dan stunting, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel di Bumi Tipalayo.
Gagasan tersebut disampaikan pada sesi diskusi bersama para sekretaris desa pada acara Musrenbangdes TA 2027 di Ruang Pola Kantor Bupati Polewali Mandar.(*)
Editor : Redaksi
