Mamasa, SANDEQ.CO.ID – Di tengah penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) oleh Pemerintah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan jaminan penting bagi masyarakat Kabupaten Mamasa dan seluruh Indonesia. Pelayanan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah) dipastikan tetap beroperasi melayani kebutuhan masyarakat.
Hal ini ditegaskan Menteri Nusron dalam arahannya saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) perdana di bulan Ramadan, yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Selasa (10/03/2026). Ia menginstruksikan jajarannya untuk memastikan penyesuaian pola kerja tidak berdampak pada penghentian operasional pelayanan publik.
“Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup. Lalu, seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan),” ujar Menteri Nusron di hadapan para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan se-Indonesia yang mengikuti rapim secara virtual.
Menteri Nusron juga menekankan pentingnya penyesuaian pengaturan layanan berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah. Hal ini terutama ditujukan bagi daerah-daerah yang diprediksi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat selama periode WFA menjelang libur Idulfitri 1447 H.
“Minimal di kota/kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan,” tuturnya lebih lanjut, memberikan arahan spesifik untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat di masa muduk nanti.
Dalam kesempatan yang sama, didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, Menteri Nusron melakukan overview terkait capaian target penyelesaian berkas layanan secara nasional. Progres yang telah digenjot sejak kuartal IV tahun 2025 ini ditargetkan tuntas sebelum April 2026.
Untuk memastikan hal tersebut, Menteri Nusron memberikan instruksi tegas kepada jajaran pimpinan tinggi.
“Mohon kepada Pak Irjen, Pak Sekjen, Pak Dirjen PHPT dan Dirjen SPPR, segera melakukan Zoom Meeting dengan sejumlah Kantah beserta Kanwilnya terkait penyelesaian berkas ini sebelum pemberlakuan WFA. Supaya segera ada rekomendasi sikap dan keputusan dan bisa dituntaskan sebelum April 2026 nanti,” tegasnya.
Upaya keras ini pun menunjukkan hasil yang positif. Kepala Pusat Data Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin), I Ketut Gede Ary Sucaya, melaporkan adanya penurunan signifikan angka berkas yang tertunda prosesnya secara nasional.
“Pada rentang 30 Oktober 2025 hingga 8 Maret 2026, trendline-nya layanan berkas pertanahan turun banyak. Seperti halnya di Jawa Barat, ada penurunan berkas sebanyak 66%. Lalu, di Jawa Timur juga berhasil menurunkan sebanyak 58%,” pungkas I Ketut Gede Ary Sucaya dalam laporannya.
Dengan adanya arahan tegas dari pimpinan tertinggi Kementerian ATR/BPN ini, masyarakat Kabupaten Mamasa tidak perlu khawatir. Kantah Mamasa dipastikan tetap siaga melayani berbagai urusan pertanahan, baik di hari kerja biasa maupun melalui program PELATARAN di akhir pekan, memastikan hak-hak atas tanah masyarakat tetap terlayani dengan optimal selama periode WFA dan bulan suci Ramadan.
