Majene, SANDEQ.CO.ID – Praktik poligami di Indonesia kerap memicu polemik dogmatis yang berputar pada perdebatan teks agama, tanpa melihat realitas sosial di lapangan. Menyoroti hal ini, Guru Besar Sosiologi Hukum Islam STAIN Majene, Prof. Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag., membongkar jurang pemisah antara ayat, undang-undang, dan kenyataan praktik poligami di Tanah Air.
Kritik tajam tersebut disampaikan dalam Orasi Ilmiah bertajuk “Poligami dan Janji Keadilan: Membongkar Jurang antara Ayat, Undang-Undang, dan Kenyataan” pada puncak peringatan Dies Natalis ke-10 STAIN Majene pada tahun 2026.
Menurut Prof. Anwar, poligami sejatinya hidup di tiga dunia sekaligus: dunia teks tempat ulama menafsirkan ayat, dunia hukum tempat negara menetapkan syarat, dan dunia kenyataan tempat keluarga benar-benar menjalaninya.
“Terlalu sering, orang berdebat keras di satu dunia sambil melupakan dua dunia lainnya,” tegasnya di hadapan sivitas akademika, praktisi hukum, dan pegiat perempuan.
Syarat Ketat di Atas Kertas, Mudah di Ruang Sidang
Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan Indonesia menganut asas monogami terbuka. Poligami ditempatkan sebagai pengecualian dengan syarat ketat berlapis, termasuk keharusan adanya izin istri dan kepastian suami mampu berlaku adil serta menjamin kebutuhan finansial keluarga.
Namun, Prof. Anwar memaparkan fakta yang kontras. Mengutip penelusuran Hukumonline atas seratus putusan pengadilan agama periode 2022–2025, izin poligami dari pengadilan ternyata sangat mudah diperoleh. Lebih jauh, sebuah kajian di satu pengadilan agama pada 2024 mencatat bahwa seluruh perkara permohonan poligami pada tahun tersebut dikabulkan.
Persoalan menjadi semakin kompleks dengan maraknya perkawinan tak tercatat atau nikah siri. “Ketika konflik datang, istri dan anak dari perkawinan semacam itu kerap harus berjuang lebih dahulu hanya untuk membuktikan bahwa ikatan mereka ada, sebelum dapat menuntut nafkah atau warisan,” ungkapnya. Ia juga menyoroti data media statistik yang menyebut sekitar 800 perkara perceraian pada 2024 disebabkan oleh poligami, membuktikan bahwa izin pengadilan tidak otomatis menjamin keharmonisan.
Jangan Lupakan Hak Anak Yatim dan Perempuan
Dari sudut pandang sosiologis dan tafsir, Prof. Anwar mengingatkan publik pada esensi Surah An-Nisa ayat 3. Mengambil inspirasi dari pemikiran Muhammad Syahrur, ia menegaskan bahwa kebolehan poligami dalam ayat tersebut terkait erat dengan tanggung jawab sosial, yakni perlindungan terhadap anak yatim dan janda, bukan sekadar peluasan hak seksual laki-laki.
“Jangan sampai angka-angkanya kita hafal, tetapi anak-anak yatimnya kita lupakan. Jangan sampai kebolehannya kita suarakan dari mimbar, tetapi beban pengasuhannya kita serahkan sepenuhnya kepada perempuan,” sentil Prof. Anwar.
Empat Gagasan Resolusi
Untuk mengurai karut-marut persoalan ini, Prof. Anwar menawarkan empat gagasan utama bagi pemangku kebijakan dan dunia akademik :
- Pembangunan Basis Data Nasional, Pemerintah dan peradilan agama perlu menyusun data terpadu mengenai permohonan poligami, alasan, dan nasib nafkah keluarga pasca-putusan.
“Kebijakan tanpa data hanyalah opini yang berseragam,” ujarnya.
- Penguatan Suara Istri, Pengadilan harus memastikan persetujuan istri diberikan tanpa tekanan. Persetujuan yang lahir dari ketergantungan ekonomi dinilai bukanlah persetujuan yang merdeka.
- Penyetopan “Jalur Sunyi” Nikah Siri, Diperlukan edukasi pranikah yang kuat dan kemudahan pencatatan perkawinan agar tidak ada lagi pembiaran terhadap perempuan dan anak yang tidak terlindungi hukum.
- Riset Lintas Disiplin di Kampus, Kajian hukum keluarga tidak bisa lagi berdiri sendiri. Ahli fikih perlu berkolaborasi dengan sosiolog, ekonom, dan psikolog untuk memotret realitas poligami secara utuh.
Sebagai penutup, Prof. Anwar meninggalkan pesan reflektif bagi masyarakat luas.
“Yang patut kita bangun bukan hanya masyarakat yang pandai memperdebatkan hukum perkawinan, melainkan masyarakat yang tidak membiarkan seorang ibu berjuang sendirian dan seorang anak tumbuh dengan merasa ditinggalkan,” pungkasnya.(*)
Editor : Redaksi
