SANDEQ.CO.ID, Mamasa – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara tegas menggarisbawahi komitmennya untuk membangun sistem meritokrasi atau penilaian murni berdasarkan kinerja dalam pengelolaan aparatur di lingkungan kementeriannya. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan angin segar dan kepastian bagi seluruh pegawai, termasuk yang bertugas melayani masyarakat di Kabupaten Mamasa dan seluruh wilayah kerja Kantor Wilayah (Kanwil) Kalimantan Tengah.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Nusron secara langsung dalam pengarahan kepada seluruh pimpinan dan jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu (10/12/2025) malam. Menurutnya, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang selama ini berjalan dinilai belum sepenuhnya teratur dalam kebijakan yang jelas dan terukur.
“Saya mengedepankan sistem meritokrasi dengan roda organisasi yang terus bergerak. Semua diukur dari objektivitas kinerja dan jalur yang jelas,” tegas Menteri Nusron di hadapan para pejabat.
Dijelaskannya, sistem yang adil ini dibangun untuk memberikan peta perjalanan karier yang jelas bagi setiap pegawai. Dengan adanya kepastian, diharapkan seluruh insan ATR/BPN, dari pusat hingga daerah seperti Mamasa, memiliki motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya.
“Pelayanan publik akan baik, kalau sistem di kantornya itu mampu menjamin masa depan pegawainya. Supaya Bapak dan Ibu sekalian punya mimpi, punya target, tahu sampai di mana jalan kariernya,” tutur Menteri di Aula Kanwil BPN Kalteng.
Acara yang dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian, ini juga mengungkap harapan besar Menteri Nusron. Penerapan meritokrasi diyakini dapat menciptakan iklim kerja yang sehat, adil, dan profesional, yang pada ujungnya akan memperkuat kualitas pelayanan pertanahan kepada seluruh masyarakat, termasuk warga Mamasa yang mengurus bidang tanah dan sertifikasi.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Fitriyani Hasibuan, melaporkan capaian kinerja layanan sepanjang tahun 2025. Tercatat, sebanyak 76.562 berkas pertanahan telah ditangani oleh 15 satuan kerja di bawahnya, termasuk yang melayani wilayah-wilayah sekitarnya. Rata-rata, sekitar 6.380 berkas diselesaikan setiap bulannya.
Capaian tersebut juga diiringi dengan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp32,6 miliar. Fitriyani menyatakan bahwa angka ini adalah buah dari kerja kolektif dan semangat seluruh jajarannya.
“Dengan semangat profesionalisme dan penguatan sistem kerja yang semakin tertata, semoga semua target bisa tercapai dan selesai di akhir tahun 2025,” pungkas Fitriyani Hasibuan, menutup laporannya.
Kebijakan meritokrasi yang digaungkan Menteri Nusron ini diharapkan dapat semakin memacu kinerja pelayanan pertanahan, memberikan kepastian hukum, dan mendukung percepatan pembangunan, tak terkecuali di tanah Kabupaten Mamasa.
Sumber: Humas Kantah Mamasa
Editor: Sandeq.co.id
#ATRBPNMamasa #indonesialengkap#atrbpnkinilebihbaik #atrbpnmajudanmodern #MelayaniProfesionalTerpercaya #ATRBPNAntikorupsi
