Jakarta, SANDEQ.CO.ID – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan kesiapan jajarannya untuk mendukung penuh program ketahanan energi melalui penyediaan lahan dan kemudahan aspek tata ruang. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, pada Rabu (11/03/2026).
“Untuk menyukseskan program strategis ini, Kementerian ATR/BPN akan memberikan dukungan optimal dari sisi pelayanan pertanahan dan tata ruang,” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih tersebut.
Dalam rapat yang dipimpin Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu, Nusron memaparkan bahwa potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare di seluruh Indonesia. Lahan tersebut, menurutnya, bersumber dari area Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang masa berlakunya. Khusus untuk Pulau Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan mencapai 50.000 hingga 60.000 hektare.
“Saat ini kami tengah melakukan pemetaan dan identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi strategis tersebut,” tambah Nusron.
Tidak hanya soal lahan, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen mempercepat aspek perizinan. Salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang menjadi fondasi utama bagi proses perizinan berusaha selanjutnya. Untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan cepat dan terintegrasi, Menteri Nusron mengusulkan agar pengembangan energi terbarukan dimasukkan ke dalam skema Program Strategis Nasional (PSN).
“Dengan masuk dalam skema PSN, proses penyesuaian tata ruang dan penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi antarlembaga,” pungkasnya.
Rapat tingkat menteri tersebut menggarisbawahi instruksi langsung Presiden kepada jajarannya untuk mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya besar memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
“Energi adalah instrumen vital dalam geopolitik dan geoekonomi global. Atas arahan Bapak Presiden, kita harus mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri dan berdaulat,” tegas Bahlil.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam pertemuan tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana. Sinergi antar kementerian/lembaga ini diharapkan mampu mewujudkan transisi energi yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan ketahanan ekonomi bangsa.
