SANDEQ.CO.ID , POLEWALI MANDAR — Ketidakhadiran pihak pengelola dua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Polewali Mandar, yakni SPBU Campalagian dan SPBU Sarampu, dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, TNI, dan Polres Polman memicu keprihatinan dan kritik keras dari kalangan aktivis mahasiswa.
Rapat koordinasi yang sedianya membahas tata kelola, pendistribusian, serta pengawasan BBM di wilayah Polman tersebut terkesan diabaikan oleh pengelola kedua SPBU tersebut.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar, Iksan, menyayangkan sikap tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh manajemen SPBU Campalagian dan SPBU Sarampu.
Menurutnya, ketidakhadiran ini menunjukkan kurangnya komitmen pengelola SPBU dalam menyelesaikan isu penyaluran BBM yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
“Pemda harus tegas. Undangan resmi sudah dilayangkan, namun dua SPBU tersebut justru tidak hadir. Sikap ini seolah-olah menganggap agenda dan tujuan rapat koordinasi tersebut tidak urgen,” ujar Iksan tegas.
Atas kondisi tersebut, HMI Polman secara resmi mendesak seluruh pemangku kebijakan dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil langkah nyata dan responsif.
“Kami meminta kepada DPRD, Bupati, Dinas Perindagkop, serta Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera melakukan pengawasan khusus dan membentuk Satgas Pengawasan Khusus di dua SPBU tersebut, yakni Campalagian dan Sarampu,” tambah Iksan.
HMI Polman menilai langkah pengawasan ketat dan pembentukan Satgas Pengawasan Khusus ini sangat krusial guna mengusut dugaan pelanggaran serta memastikan pendistribusian BBM subsidi maupun non-subsidi di wilayah Polewali Mandar tepat sasaran dan transparan.
Lapora. : Anshar
Editor. : Redaksi
