Depok, SANDEQ.CO.ID – Suasana khidmat menyelimuti Masjid Ukhuwah Islamiyah Universitas Indonesia (UI), Depok, pada Senin (23/02/2026) malam.
Ratusan jemaah yang terdiri dari alumni UI dan warga sekitar mengikuti Kajian Tarawih yang menghadirkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Di tengah lantunan ayat suci dan dinginnya malam, Menteri Nusron menyampaikan pesan yang menyentuh akar persoalan bangsa: pentingnya sanad keilmuan dan etika sebagai fondasi kepemimpinan.
Mengawali tausiyahnya, Menteri Nusron mengingatkan bahwa ilmu tidak boleh putus mata rantainya. Ia mengutip kitab Shahih Muslim yang menegaskan sanad sebagai bagian dari ajaran agama.
“Ilmu itu harus ada sanadnya. Kalau tidak ada, orang akan cenderung ngawur, bicara semaunya sendiri,” ujarnya.
Prinsip ini, kata dia, tidak hanya berlaku dalam agama, tetapi juga dalam tata kelola pemerintahan. Jika dalam Islam sanad menjaga otoritas ilmu, maka dalam birokrasi, data, regulasi, dan hukum menjadi penjaga kualitas kebijakan.
“Tanpa dasar normatif dan fakta yang teruji, keputusan publik bisa berubah menjadi persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan,” tegasnya.
Lebih jauh, pria yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana ini mengajak jemaah merenungkan dimensi moral kepemimpinan. Menurutnya, dalam diri manusia selalu ada bibit keangkuhan, kecenderungan manipulatif, dan keinginan menguntungkan diri sendiri. Jika tidak dikendalikan, kebijakan yang lahir akan jauh dari rasa keadilan.
Sebagai pengingat, Menteri Nusron melantunkan doa yang kerap dipanjatkan Rasulullah SAW:
“Ya Allah, siapa yang memimpin dan mempersulit hidup rakyatnya, maka persulitlah hidupnya. Sebaliknya, siapa yang memimpin dan mempermudah urusan rakyat, mudahkanlah hidupnya.”
Doa tersebut, lanjutnya, adalah cermin bahwa kepemimpinan bukan soal jabatan, melainkan soal bagaimana seorang pemimpin hadir untuk meringankan beban orang lain.
Dalam konteks tugasnya di Kementerian ATR/BPN, Menteri Nusron mengaitkan pesan moral itu dengan kebijakan pertanahan. Ia mengutip Surah Al-Hasyr ayat 7: “…kay la yakuna dulatan baina al-aghniya’i minkum” (agar harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya). Ayat ini, ujarnya, menjadi ruh kebijakan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Penataan Hak Guna Usaha, redistribusi tanah, dan penataan ruang kita arahkan untuk mengurangi ketimpangan struktural. Tanah harus memberi manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, bukan hanya segelintir pemodal,” tegasnya.
Ia menambahkan, para ulama klasik telah mengajarkan bahwa keberlangsungan negara ditentukan oleh keadilan, bukan sekadar simbol atau identitas.
“Inti kepemimpinan adalah memastikan keadilan benar-benar hadir dalam kebijakan publik,” pesannya.
Di penghujung kajian, Menteri Nusron berpesan kepada mahasiswa dan alumni UI agar memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab jangka panjang. Ia mengajak generasi muda memadukan kompetensi profesional dengan integritas etis.
“Kebijakan publik tidak boleh hanya efektif secara teknokratis, tapi juga harus berkeadilan sosial. Itulah tantangan kalian ke depan,” pungkasnya.
Kajian Tarawih yang berlangsung hingga menjelang tengah malam itu ditutup dengan doa bersama, meninggalkan pesan mendalam bagi setiap jemaah: bahwa ilmu, etika, dan keadilan adalah tiang utama dalam memimpin, baik dalam skala kecil maupun negara.
