Polman, SANDEQ.CO.ID – Mahasiswa asal Kecamatan Tutar melancarkan kritik keras terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Tutar yang diduga kuat jarang menjalankan tugasnya di sekolah. Kondisi ini dinilai bukan lagi sekedar kelalaian, melainkan bentuk nyata pengabaian tanggung jawab sebagai aparatur negara di sektor pendidikan.
Sandi, perwakilan Mahasiswa Tutar, sekaligusjuga Ketua komisariat Kesatuan aksi mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Stain Majene, KAMMI Mandar Raya, Menegaskan bahwa ketidakhadiran kepala sekolah telah menjadi rahasia umum yang terus dibiarkan tanpa tindakan tegas. Ia menilai, situasi ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan sekaligus lemahnya pengawasan dari pihak terkait.
“Ini bukan lagi soal disiplin ringan. Ini soal tanggung jawab moral dan jabatan yang diabaikan. Kepala sekolah yang jarang berkantor sama saja meninggalkan sekolah tanpa arah,” tegas Sandi.
Menurutnya, absennya pimpinan di lingkungan sekolah berdampak langsung pada menurunnya kualitas pengawasan terhadap guru, lemahnya manajemen pendidikan, serta hilangnya figur teladan bagi siswa.
“Bagaimana mungkin sekolah di daerah terpencil bisa berkembang jika pemimpinnya sendiri tidak hadir? Ini bentuk ketidakseriusan yang tidak bisa ditoleransi,” lanjutnya.
Mahasiswa Tutar juga menilai adanya indikasi pembiaran sistemik terhadap pelanggaran disiplin ASN di wilayah tersebut. Jika benar terjadi, maka hal ini bukan hanya kesalahan individu, tetapi juga kegagalan institusi dalam menegakkan aturan
Secara tegas, mereka mengingatkan bahwa tindakan tidak masuk kerja tanpa alasan sah merupakan pelanggaran serius sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang secara jelas membuka ruang pemberian sanksi hingga pemberhentian.
“Jika aturan sudah jelas, lalu kenapa tidak ditegakkan? Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kritiknya.
Mahasiswa Tutar memberikan peringatan keras kepada Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah untuk tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Mereka menuntut langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi normatif.
“Kami tidak butuh alasan, kami butuh tindakan. Evaluasi segera, periksa secara terbuka, dan jatuhkan sanksi jika terbukti melanggar. Jika tidak, kami akan membawa persoalan ini ke ruang publik yang lebih luas,” tegas Sandi.
Gerakan ini, lanjutnya, bukan didorong kepentingan sesaat, melainkan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa terhadap masa depan pendidikan di daerahnya.
“Tutar tidak boleh dikorbankan oleh kelalaian satu orang. Jika pemimpin tidak mampu menjalankan tugas, maka harus diganti,” pungkasnya.(*)
Laporan : Anshar Editor : Redaksi
