SANDEQ.CO.ID, Polman – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Amperak berencana melaporkan anggota DPRD Polewali Mandar (Polman) yang melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Yogyakarta kepada Ketua Umum Partai mereka masing-masing. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua LSM Amperak, Erwin Hariyanto, kepada awak media.
Menurut Erwin, fenomena “healing” yang dikemas dengan alasan Bimtek tidak boleh terulang kembali, mengingat kondisi keuangan nasional, khususnya Kabupaten Polewali Mandar, sedang tidak baik-baik saja.
“Kami masih mengumpulkan data valid siapa saja anggota DPRD yang berangkat ‘healing’ ke Yogyakarta. Untuk sementara, setahu kami semua anggota DPRD berangkat. Kami juga sedang berkoordinasi dengan para ketua LSM yang akan ikut bertanda tangan dalam surat pengaduan nantinya. Setelah itu, kami akan melaporkannya kepada Ketua Umum Partai masing-masing. Bahkan, Presiden akan kami tembusi, dan khusus Wakil Presiden kemungkinan besar akan kami bawa langsung karena di Istana Wapres terdapat Layanan Pengaduan Masyarakat,” Kata Erwin, Jum’at, 21 Februari 2025.
Erwin juga berharap agar Ketua Umum Partai dapat memberikan pembinaan kepada anggotanya yang tidak menjalankan instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran.
“Presiden telah menginstruksikan efisiensi anggaran melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Namun, kegiatan ‘healing’ yang dilakukan oleh anggota DPRD PolMan jelas melanggar Inpres tersebut dan sangat melukai hati masyarakat serta OPD Polman yang ‘dipaksa’ melakukan efisiensi anggaran,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Erwin menegaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga efisiensi anggaran yang tidak tepat berisiko mengganggu pelayanan publik.
“OPD itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jangan sampai pelayanan publik terganggu karena efisiensi anggaran yang tidak tepat, termasuk kegiatan anggota DPRD Polman ke Yogyakarta bersama keluarga yang diklaim sebagai Bimtek. Apakah ini yang disebut efisiensi anggaran?” ujarnya.
Mengenai keikutsertaan keluarga anggota DPRD dalam perjalanan tersebut, Erwin menyatakan skeptis terhadap sumber pendanaannya.
“Mereka pasti akan mengatakan bahwa dana yang digunakan adalah dana pribadi, tetapi apakah kita atau masyarakat percaya itu?” tuturnya.
Erwin menegaskan bahwa pihaknya akan segera melayangkan surat kepada DPP Partai paling lambat minggu depan.
“Kami usahakan paling lambat minggu depan sudah melayangkan surat ke DPP Partai, agar mereka tahu kelakuan kadernya di daerah. Masing-masing partai pasti memiliki majelis kode etik, biar mereka nanti yang menilai,” pungkasnya.(*)
Laporan :AMR Editor :Admin
