SANDEQ.CO.ID POLEWALI MANDAR – Menjelang rencana kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Polewali Mandar pada Rabu, 4 November 2026, kembali menuai kritik terhadap persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Deby Akbar, Aktivis HMI Cabang Polewali Mandar, menegaskan bahwa kunjungan kepala negara tidak boleh berhenti pada agenda protokoler, seremoni, maupun pernyataan politik yang kehilangan relevansi dengan realitas kehidupan masyarakat.
Menurutnya, kedatangan Presiden seharusnya menjadi momentum untuk menguji sejauh mana negara hadir dalam menjawab persoalan rakyat. Polewali Mandar masih dihadapkan pada berbagai persoalan serius, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan, ketimpangan infrastruktur, hingga tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pidato dan kunjungan simbolik, melainkan membutuhkan keputusan politik, kebijakan konkret, serta pengawasan yang serius.
Karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Polewali Mandar turut menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan, lingkungan, dan stabilitas kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama, krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan memperlihatkan rapuhnya sistem pelayanan dasar ketika masyarakat menghadapi situasi darurat. “Ketika masyarakat kesulitan memperoleh air bersih dan berhadapan dengan ancaman karhutla, negara tidak boleh hadir sebatas menyampaikan keprihatinan. Yang dibutuhkan adalah respons cepat, terukur, dan berkelanjutan,” demikian pandangan Deby.
Di tengah kondisi tersebut, tekanan ekonomi masyarakat juga semakin kompleks. Inflasi, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, sentralisasi kebijakan anggaran, serta pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan publik. Bagi Polewali Mandar yang masih menghadapi tantangan pembangunan dan belum memiliki kemandirian fiskal yang kuat, kebijakan anggaran yang tidak mempertimbangkan kondisi daerah berisiko memperlebar ketimpangan. Daerah tidak dapat dituntut mengejar pembangunan apabila ruang fiskalnya terus menyempit, sementara kebutuhan masyarakat semakin mendesak.
Persoalan infrastruktur juga menjadi catatan penting, khususnya akses jalan menuju wilayah Lenggo dan Besoangin, Kecamatan Tutar, yang hingga kini masih menjadi perhatian masyarakat. Ketertinggalan infrastruktur bukan sekadar persoalan jalan yang rusak atau sulit dilalui, melainkan menyangkut akses pendidikan, pelayanan kesehatan, distribusi hasil pertanian, serta mobilitas ekonomi masyarakat. Deby menilai, pembangunan tidak boleh hanya berpusat pada wilayah yang mudah dijangkau dan memiliki nilai strategis secara politik. Masyarakat di wilayah terpencil memiliki hak yang sama untuk menikmati pembangunan, bukan terus-menerus dipaksa beradaptasi dengan keterbatasan negara.
Selain itu, persoalan kelangkaan BBM dan sulitnya memperoleh LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram menjadi gambaran lain mengenai belum optimalnya distribusi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut, apabila tidak ditangani secara serius, berpotensi meningkatkan beban rumah tangga dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Berbagai persoalan lain di Polewali Mandar, mulai dari pendidikan, kesejahteraan guru, kemiskinan, kesempatan kerja, hingga tata kelola lingkungan dan infrastruktur, menunjukkan bahwa masih terdapat pekerjaan besar yang menuntut keberanian pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Presiden tidak cukup hanya datang, menyampaikan pidato panjang, lalu meninggalkan daerah tanpa perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Presiden harus turun langsung, mendengar keluhan rakyat, melihat persoalan yang selama ini diabaikan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Deby Akbar. Ia menilai, kunjungan kepala negara harus menjadi ruang untuk membongkar persoalan yang selama ini tertutup oleh narasi keberhasilan pembangunan, bukan sekadar panggung untuk mempertontonkan optimisme politik.
Deby menegaskan bahwa masyarakat Polewali Mandar tidak membutuhkan kunjungan yang hanya meninggalkan dokumentasi dan kesan sesaat. Yang dibutuhkan adalah keberpihakan nyata melalui kebijakan yang adil, pembangunan yang merata, pelayanan dasar yang terjamin, serta komitmen pemerintah untuk menyelesaikan persoalan hingga ke wilayah terpencil. Kunjungan Presiden ke Polewali Mandar harus menjadi momentum pembuktian bahwa negara benar-benar bekerja untuk rakyat. Sebab, ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan terletak pada seberapa meriah ia disambut, melainkan seberapa nyata persoalan rakyat diselesaikan.
Laporan. : Anshar
Editor. : Redaksi
