SANDEQ.CO.ID SulBar , Mamuju — Aksi demonstrasi Aliansi Cipayung Plus Sulawesi Barat di depan Kantor DPRD Sulawesi Barat pada Selasa (23/6) berakhir ricuh. Dua orang mahasiswa dilaporkan mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis akibat insiden yang diduga melibatkan tindakan represif aparat kepolisian.
Kedua korban yang diketahui merupakan kader organisasi mahasiswa tersebut adalah Aco Riswan, kader HMI Badko Sulawesi Barat, dan Albar, Ketua DPD IMM Sulbar. Peristiwa ini menuai kecaman dari berbagai elemen mahasiswa yang menilai tindakan kekerasan dalam merespons aksi unjuk rasa tidak dapat dibenarkan.
Ketua Umum HMI Cabang Polewali Mandar, Ahmad Idris, mengutuk keras dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Polresta Mamuju terhadap massa aksi. Menurutnya, insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban dari kalangan mahasiswa merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Mahasiswa yang turun ke jalan membawa aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan publik. Pendekatan yang mengedepankan kekerasan dalam menghadapi demonstran tidak dapat dibenarkan dalam negara yang berlandaskan hukum dan demokrasi,” tegas Ahmad Idris dalam pernyataannya, Rabu (24/6).
Selain menyoroti tindakan aparat, Ahmad Idris juga menilai minimnya respons dari DPRD Sulawesi Barat terhadap tuntutan massa turut menjadi faktor yang memperkeruh situasi di lapangan. Menurutnya, ruang dialog yang seharusnya dibuka oleh wakil rakyat justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Atas peristiwa tersebut, HMI Cabang Polewali Mandar mendesak Kapolda Sulawesi Barat dan Kapolresta Mamuju untuk bertanggung jawab serta melakukan pengusutan secara menyeluruh terhadap dugaan kekerasan yang terjadi selama aksi berlangsung. Transparansi dalam penanganan kasus dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Ahmad Idris juga meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengamanan aksi demonstrasi di Sulawesi Barat. Ia menekankan bahwa aparat keamanan seharusnya mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, bukan tindakan yang berpotensi melukai peserta aksi yang sedang menggunakan hak konstitusionalnya.
Lebih lanjut, ia mendesak HMI Badko Sulawesi Barat untuk mengambil langkah konkret dalam mengawal dan menuntaskan kasus tersebut.
“Kami mengutuk keras tindakan represif yang diduga dilakukan aparat Polda Sulawesi Barat dan Polresta Mamuju terhadap kader HMI. Kami juga mendesak HMI Badko Sulawesi Barat untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Darah kader yang tertumpah tidak boleh berlalu tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban. Keadilan harus ditegakkan, dan ruang demokrasi harus tetap dijaga dari segala bentuk intimidasi maupun kekerasan,” pungkas Ahmad Idris.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Polresta Mamuju belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut.
Laporan : Anshar
Editor. : Redaksi
