Mamasa, sandeq.co.id – Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengikuti kegiatan Launching Transformasi Layanan dan Organisasi yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (17/08/2026).
Kegiatan yang berlangsung melalui platform virtual tersebut diikuti secara langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, Sukirman, S.H., S.SiT. Kehadirannya menjadi bentuk keseriusan instansi tersebut dalam mendukung agenda besar pemerintah pusat untuk merevolusi wajah pelayanan pertanahan di Indonesia.
Launching ini merupakan bagian integral dari upaya strategis Kementerian ATR/BPN untuk mendorong transformasi menyeluruh, baik dari sisi layanan maupun tata kelola organisasi. Harapannya, birokrasi pertanahan ke depan menjadi semakin adaptif terhadap perubahan zaman, efektif dalam proses, transparan dalam informasi, serta berorientasi penuh pada kemudahan akses bagi masyarakat.
Melalui transformasi ini, Kementerian ATR/BPN terus berupaya menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih modern, mudah, cepat, dan berkualitas. Berbagai inovasi digital dan penyederhanaan prosedur mulai diterapkan untuk memangkas waktu pengurusan dan menghilangkan pungutan liar, sehingga hak-hak masyarakat atas tanah dapat terjamin dengan lebih baik.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, Sukirman, menyampaikan bahwa keikutsertaan jajarannya dalam kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat komitmen internal dalam mengimplementasikan semangat transformasi di lingkungan kerja.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pegawai di Kantor Pertanahan Mamasa memiliki pola pikir yang sama (mindset) untuk berubah menjadi lebih baik. Ini adalah momentum untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mamasa,” ujar Sukirman.
Dengan mengusung semangat transformasi dan kolaborasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa menyatakan kesiapannya untuk terus berinovasi. Mereka bertekad memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Langkah ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum di bidang pertanahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
