Mamasa, sandeq.co.id – Dalam upaya mendukung pelaksanaan Reforma Agraria, Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengolahan Produk Nanas di Aula Kantor Desa Buntu Malangka, Kecamatan Buntu Malangka, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari program Koordinasi Pengembangan Penataan Akses Reforma Agraria ini menghadirkan narasumber dari berbagai unsur.
Hadir langsung Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Arfan Irzady, S.H., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mamasa, Sukirman, S.H., S.SiT, serta Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Ika Nur Faidah, S.T., bersama jajaran staf, aparat desa, dan masyarakat setempat.
Melalui bimtek ini, masyarakat diberikan pelatihan praktis mengolah buah nanas menjadi aneka produk bernilai tambah, seperti selai, manisan, keripik, hingga produk olahan kreatif lainnya yang berpotensi meningkatkan pendapatan. Kegiatan ini tidak hanya membekali keterampilan, tetapi juga membuka peluang usaha baru bagi warga sekitar.
Kepala Kantor Pertanahan Mamasa, Sukirman, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen instansinya dalam mendorong penataan akses Reforma Agraria.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap tanah, tetapi juga mampu memanfaatkan potensi lokal untuk kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Sulbar, Muhammad Arfan Irzady, mengapresiasi inisiatif tersebut.
“Ini adalah langkah strategis menghubungkan penguasaan tanah yang tertata dengan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis sumber daya lokal,” tuturnya.
Salah satu peserta mengaku senang dan terbantu dengan adanya pelatihan ini.
“Kami jadi tahu cara mengolah nanas yang selama ini hanya dijual mentah. Semoga ke depan bisa jadi oleh-oleh khas Mamasa,” ujarnya antusias.
Dengan semangat “Dari tanah yang tertata, lahir usaha yang berkembang. Dari potensi desa, tumbuh kesejahteraan masyarakat,” Kantor Pertanahan Mamasa berharap program ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus memperkuat pelaksanaan Reforma Agraria yang berkeadilan.
