SANDEQ.CO.ID, Polman, – Menanggapi pemberitaan di salah satu media mengenai penganggaran di Dinas DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar yang disebut mencapai Rp. 888 juta, Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Polewali Mandar, drg. Sri Harni Patandiana, M.Kes, memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.
Dalam keterangannya saat dikonfirmasi via WhatsApp Messanger, drg. Sri menjelaskan bahwa anggaran tersebut merupakan bagian dari program nasional untuk percepatan penurunan stunting.
“Dinas DP2KBP3A berperan sebagai tim kesekretariatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden. Selain itu, dalam tim kesekretariatan ini juga mengacu pada Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nomor 4 Tahun 2024,” ungkapnya, Sabtu, 22 Februari 2025.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terdapat 888 orang pendamping keluarga yang terlibat dalam program ini. Selain itu, terdapat PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang jumlahnya mencapai 762 orang. Sementara itu, jumlah Tim pendamping sebanyak 167 orang dan tim yang beranggotakan 296 orang.
Ketika ditanya mengenai anggaran yang digunakan, drg. Sri Harni menegaskan bahwa pihaknya bukan sebagai penganggar utama.
“Bukan kami yang menganggarkan, tetapi Kementerian. Namun, dalam pelaksanaannya, kami tetap melakukan sinkronisasi dalam hal tata kelola keuangan yang disebut SSH (Standar Satuan Harga) yang harus mengikuti ketentuan di daerah,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa sejak tahun 2022, program ini sudah dianggarkan hingga tahun 2024.
“Pada tahun 2023, angka SKAI mencapai 39%, dan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 28%. Penurunan stunting pun terlihat cukup signifikan, yaitu sebesar 11%,” jelasnya.
Terkait dengan desa-desa yang belum memiliki jaringan internet, drg. Sri Harni menjelaskan bahwa sistem belanja pulsa data dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu e-Katalog.
“Hal ini dilakukan untuk mempermudah kami dalam operasional. Pulsa data dikirimkan terlebih dahulu, kemudian baru dibayarkan. Para pendamping keluarga yang telah menerima pulsa juga sudah memahami di mana posisi mereka bisa mendapatkan jaringan internet untuk melakukan sinkronisasi,” paparnya.
Di akhir pernyataannya, drg. Sri Harni Patandiana menyayangkan pemberitaan yang beredar tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu.
“Kami sangat menyayangkan karena berita ini dipublikasikan tanpa adanya klarifikasi dari pihak kami. Jika ingin diberitakan, kami sangat terbuka untuk memberikan informasi yang lebih detail,” tutupnya. (*)
Laporan :AMR Editor :Admin
