Mamuju, SANDEQ.CO.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melangkah strategis dalam penanganan kemiskinan melalui inovasi Satu Data Kemiskinan Sulawesi Barat (SDK Sulbar). Rencana aksi ini diusung dalam pelatihan Digital Leadership Academy (DLA) Sulbar 2025, hasil kerjasama Pemerintah Provinsi Sulbar, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, dan Tsinghua University China, yang diikuti oleh 48 pejabat eselon II dari Pemprov Sulbar dan seluruh pemerintah kabupaten se-Sulbar.
DR. Aco Musaddad HM, Kepala Dinas Kominfo Satuan Pola (SP) Polewali Mandar yang juga merupakan pengagas inovasi SDK Sulbar, menjelaskan bahwa program ini adalah inisiatif strategis untuk membangun sistem data kemiskinan yang terpadu, valid, dan dinamis.
“Program Satu Data Kemiskinan Sulawesi Barat (SDK SULBAR) ini merupakan sebuah inisiatif strategis untuk membangun sistem data kemiskinan terpadu, valid, dan dinamis, dengan titik tumpu pada data yang terhimpun langsung dari desa dan kelurahan,” ujarnya, yang juga menjadi ketua dalam Kelompok 3 perancang rencana aksi ini.
Aco Musaddad memaparkan bahwa akar permasalahan data kemiskinan saat ini meliputi :
- Fragmentasi Data, Data yang tersebar di berbagai instansi sehingga tidak terintegrasi.
- Akurasi Rendah, Data di level desa sering tidak akurat dan rentan terhadap kesalahan inclusion maupun exclusion.
- Ketidakmutakhiran, Data yang digunakan seringkali masih merupakan data lama dan tidak diperbarui.
- Akses Terbatas, Para pengambil kebijakan kesulitan mendapatkan data kemiskinan yang detail (by name by address) secara cepat dan akurat untuk perencanaan yang berbasis bukti.
Sebagai solusi, SDK Sulbar menawarkan sebuah sistem terpadu yang bertujuan menciptakan single source of truth atau satu sumber kebenaran untuk data kemiskinan di Sulawesi Barat.
“Cara kerjanya adalah dengan, pertama, mengintegrasikan data dari berbagai sumber ke dalam satu platform digital tunggal. Kedua, memperkuat peran pemerintah desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pengumpulan, verifikasi, dan pemutakhiran data secara berkala. Ketiga, menetapkan standar, definisi, dan metodologi tunggal untuk pendataan kemiskinan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Barat,” jelas Aco.
Inovasi ini mendapatkan apresiasi tinggi dari para penguji. DR. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si dan Prof. Yudho Giri Sucahyo, Ph.D, Guru Besar Universitas Indonesia, menyatakan bahwa Rencana Aksi SDK Sulbar memiliki potensi replikasi yang besar.
“Jika Platform SDK SULBAR berhasil berjalan dan beroperasi di seluruh desa dan kelurahan se-Sulawesi Barat, akan bisa diduplikasi oleh Provinsi lainnya di Indonesia,” ujar mereka.
Rencana Aksi SDK SULBAR diusung oleh Kelompok III pada pelatihan DLA Sulbar yang beranggotakan enam orang, yaitu :
- Ardiansyah (Sekda Kabupaten Majene)
- Abd Wahab HS (Kadis Sosial Pemprov Sulbar)
- Masriadi Nadi Atjo (Kadis Perindag Pemprov Sulbar)
- Aco Musaddad HM (Kadis Kominfo SP Polewali Mandar)
- Musrifah Nur (Kadis Ketapang Kabupaten Majene)
- Albar Mustar (Kadis Kominfo Kabupaten Majene)
Keberhasilan inovasi SDK Sulbar diharapkan dapat menjadi terobosan signifikan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan data yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. (*)
