Pontianak, SANDEQ.CO.ID – Kementerian ATR/BPN tak main-main. Pengawasan terhadap pemegang HGU dan HGB bakal ditingkatkan habis-habisan. Tujuannya? Biar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nggak terjadi lagi.
Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, tegas menyampaikan hal itu usai Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Karhutla 2026 di Kalimantan Barat, Kamis (16/04/2026).
“Kami bakal ingatkan perusahaan-perusahaan pemegang konsesi HGU besar. Mereka harus penuhi komitmen saat kelola lahan, termasuk bantu atasi karhutla,” ujar Ossy.
Apel yang dipimpin Menko Polkam Djamari Chaniago itu digelar di Kantor Gubernur Kalbar. Hadir jajaran Kabinet Merah Putih, pemda, hingga swasta.
Ossy yang didampingi Kepala Kanwil BPN Kalbar, Mujahidin Ma’ruf, mengakui angka karhutla nasional memang turun. Tapi kewaspadaan tak boleh kendor.
“Penurunan itu jangan bikin lengah. Kesiapsiagaan pemerintah harus tetap prima,” tegasnya.
Menko Polkam juga menyebut Presiden RI memberi atensi khusus soal karhutla.
“Keberhasilan yang sudah diraih wajib dipertahankan, bahkan ditingkatkan,” imbau Djamari.
Dalam apel itu, pasukan gabungan TNI, Polri, BNPB, BMKG, BPBD, hingga Damkar turun. Para pejabat juga meninjau langsung peralatan yang disiapkan untuk darurat karhutla.
Siap-siap, pengawasan HGU makin ketat. Karhutla harus berhenti di sini!
