SANDEQ.CO.ID, Mamasa – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi ketimpangan struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam kapasitas sebagai pembicara utama dalam acara “Indonesia Punya Kamu” yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro (UNDIP), Semarang, pada Selasa lalu.
Dalam paparannya di hadapan ratusan mahasiswa dan akademisi, Menteri Nusron menyoroti bahwa ketimpangan kepemilikan tanah merupakan akar dari sejumlah ketidakadilan sosial di tanah air.
“Di Indonesia ini ada 190 juta hektare tanah. Struktur ketidakadilan kepemilikan tanah menciptakan ketimpangan sosial, menciptakan ketidakadilan di Indonesia. Saat ini, sedang kita perbaiki,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Menteri yang berasal dari Sulawesi Barat ini menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN saat ini sedang menjalankan mandat presiden untuk menata ulang kebijakan pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Penataan ini, menurutnya, berlandaskan tiga prinsip fundamental: keadilan, pengurangan kesenjangan, dan keberlanjutan ekonomi. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan investasi dan kepentingan publik, sehingga pembangunan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok.
“Penataan ulang bukan sekadar tindakan administratif, tetapi koreksi kebijakan agar negara hadir bagi masyarakat yang paling rentan,” imbuh Nusron.
Ia menekankan bahwa Reforma Agraria yang dijalankan harus benar-benar memprioritaskan petani, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat lainnya yang selama ini kesulitan mengakses tanah produktif. Dengan distribusi tanah yang lebih adil, stabilitas sosial dan produktivitas ekonomi nasional diharapkan dapat menguat secara berkelanjutan.
Sebagai penutup, Menteri Nusron mengukuhkan komitmennya dengan menyatakan,
“Kami sebagai Menteri ATR/Kepala BPN atas perintah Bapak Presiden Prabowo harus berdiri tegak di atas keadilan rakyat untuk menjamin itu semua.”
Acara yang diinisiasi oleh Garuda TV dengan tema “Membangun Masa Depan Lewat Inovasi, Energi, Keuangan dan Kesehatan Mental” tersebut turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara dan daerah. Hadir mendampingi antara lain Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Yasin, serta Rektor UNDIP Suharnomo. Dari internal Kementerian ATR/BPN, hadir Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Lampri.
Pernyataan Menteri Nusron ini menjadi sinyal penting bagi seluruh daerah, termasuk Kabupaten Mamasa, yang kehidupan masyarakatnya erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya agraria. Komitmen pemerintah pusat untuk memperbaiki ketimpangan kepemilikan tanah diharapkan dapat membawa angin segar bagi upaya-upaya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di tingkat akar rumput.
Sumber: Humas Kantah Mamasa
Editor: Sandeq.co.id
#ATRBPNMamasa #indonesialengkap#atrbpnkinilebihbaik #atrbpnmajudanmodern #MelayaniProfesionalTerpercaya #ATRBPNAntikorupsi
