Majene, SANDEQ.CO.ID – Di tengah riuhnya ruang digital hari ini, perdebatan mengenai relasi antara kemurnian ajaran agama dan ekspresi budaya lokal kerap kembali mencuat ke permukaan.
Praktik-praktik tradisi Nusantara, mulai dari kenduri di Jawa, baayun maulid di Kalimantan, hingga sayyang pattuqduq di tanah Mandar, Sulawesi Barat. Hal tersebut sering kali ditarik ke dalam pusaran polemik antara yang dianggap “otentik” dan “menyimpang”.
Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan cara pandang dalam melihat bagaimana syariat Islam berdialog dengan realitas kebudayaan tempat ia tumbuh.
Padahal, jika dibaca secara jernih melalui kacamata keilmuan yang utuh, keberhasilan Islam berakar kuat dan menghadirkan wajah yang damai di Nusantara justru terletak pada kemampuannya merangkul kearifan lokal.
Harmoni ini bukanlah kebetulan sejarah, melainkan hasil dari pertemuan metodologis yang matang antara nalar hukum Islam dan dinamika kemanusiaan.
Dari perspektif antropologi, agama dan kebudayaan adalah dua entitas yang saling menghidupi.
Antropolog ternama Clifford Geertz dalam karya monumentalnya, The Interpretation of Cultures, menegaskan bahwa agama pada hakikatnya adalah sebuah sistem kebudayaan (religion as a cultural system). Nilai-nilai agama yang transenden dan abstrak membutuhkan simbol, ritual, serta pranata budaya agar dapat dipahami, dihayati, dan diwariskan lintas generasi. Tanpa medium kebudayaan, ajaran agama akan terasa asing dari denyut nadi kehidupan pemeluknya.
Sementara itu, dalam kacamata sosiologi hukum, efektivitas sebuah norma sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kesadaran kolektif masyarakat.
Sosiolog hukum asal Austria, Eugen Ehrlich, melalui bukunya Fundamental Principles of the Sociology of Law, merumuskan teori living law (hukum yang hidup). Ia menegaskan bahwa pusat perkembangan hukum tidak terletak pada teks perundang-undangan semata, melainkan pada tatanan sosial yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat itu sendiri.
Hukum agama yang memaksakan penyeragaman dengan mencabut akar tradisi justru berisiko melahirkan keterasingan sosiologis dan memicu resistensi sosial.
Lebih dalam lagi, pendekatan psikologi sosial menjelaskan mengapa akomodasi budaya sangat penting bagi ketahanan mental dan spiritual umat.
Psikolog Erik Erikson dalam bukunya Identity : Youth and Crisis menekankan bahwa manusia membutuhkan rasa memiliki (sense of belonging) dan kesinambungan sejarah untuk membangun identitas diri yang sehat. Ketika agama hadir merangkul tradisi leluhur, individu tidak mengalami keterbelahan jiwa (split identity) antara ketaatan beragama dan kecintaan pada tanah kelahirannya. Tradisi lokal justru menjadi ruang katarsis sosial yang memperkuat solidaritas dan kesehatan mental kolektif masyarakat.
Jauh sebelum teori-teori modern tersebut dirumuskan, khazanah keilmuan hukum Islam (ushul fiqh) telah menyediakan perangkat metodologis yang sangat canggih untuk menjawab kebutuhan antropologis, sosiologis, dan psikologis tersebut. Para ulama klasik seperti Imam al-Suyuthi dalam Al-Asybah wa al-Nazha’ir dan Ibnu Nujaym dalam karya berjudul serupa meletakkan konsep ‘urf (adat istiadat) sebagai pilar pertimbangan hukum melalui kaidah fikih yang sangat masyhur : al-‘adah muhakkamah (adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai rujukan penetapan hukum). Kaidah ini diperkuat oleh prinsip al-tsabit bi al-‘urf ka al-tsabit bi al-nash—sesuatu yang ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan yang baik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan ketetapan berdasarkan teks.
Kelenturan metodologi ushul fiqh ini juga ditopang oleh kaidah taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah (perubahan hukum dimungkinkan seiring perubahan ruang dan waktu) sebagaimana dielaborasi oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam I’lam al-Muwaqqi’in, serta teori maqashid syariah yang dirumuskan Imam al-Syathibi dalam Al-Muwafaqat. Dalam kerangka ini, hukum Islam membedakan secara tegas antara nilai fundamental agama yang bersifat tetap (tsawabit) dengan ekspresi kultural yang dinamis (mutaghayyirat).
Selama sebuah tradisi tidak bertentangan dengan prinsip tauhid (‘urf shahih), ia dirawat sebagai kekayaan peradaban, sebagaimana filosofi masyarakat Mandar : “Sebuah kesadaran bahwa adat dan syariat berjalan beriringan dalam menuntun moralitas publik”.
Di sinilah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)—termasuk kampus-kampus yang tumbuh di daerah seperti STAIN Majene memegang peran strategis sebagai penjaga gawang nalar moderasi dan peradaban. PTKIN tidak boleh hanya menjadi menara gading yang sibuk mengkaji teks-teks normatif secara terisolasi, melainkan harus menjadi laboratorium intelektual yang terus mendialogkan ilmu-ilmu keislaman (ulumuddin) dengan ilmu sosial-humaniora modern.
Melalui riset-riset interdisipliner, pengabdian masyarakat berbasis kearifan lokal, serta penguatan paradigma integrasi keilmuan, PTKIN memiliki tanggung jawab moral untuk melahirkan generasi intelektual muslim yang melek teks sekaligus peka konteks.
Kampus keagamaan harus hadir meluruskan cara pandang biner yang kerap membenturkan agama dan budaya di ruang publik, sekaligus mendokumentasikan secara ilmiah bagaimana living law dan ‘urf bekerja merawat kohesi kebangsaan.
Pada akhirnya, rahasia harmoni Islam Nusantara terletak pada kebijaksanaan dalam membaca pesan wahyu di atas panggung sejarah manusia. Ketika teori living law bertemu dengan kedalaman kaidah ‘urf, dan dikawal oleh nalar kritis akademisi di lingkungan PTKIN, Islam akan senantiasa hadir bukan sebagai kekuatan yang mencabut akar budaya, melainkan sebagai cahaya peradaban yang memuliakan kemanusiaan dan menyejukkan semesta (rahmatan lil ‘alamin).(*)
*Penulis adalah salah satu Akademisi STAIN Majene
Editor : Redaksi










