HMI Polman Soroti Temuan BPK Soal Pengadaan Alat Ukur Stunting, Desak Pemda Segera Tindak Lanjuti

Berita87 Dilihat

SANDEQ.CO.ID POLEWALI MANDAR — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar (Polman) menyoroti serius hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan alat ukur intervensi stunting (antropometri kit) di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Polewali Mandar yang bersumber dari anggaran APBN Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun 2023.,

 

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, pengadaan alat kesehatan bernilai miliaran rupiah tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kondisi ini membuat alat-alat tersebut tidak dapat digunakan secara optimal oleh tenaga kesehatan di lapangan dan justru terbengkalai.

 

Perwakilan HMI Cabang Polman, Kipli, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Polewali Mandar tidak boleh menutup mata dan harus segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh BPK.

 

“Berdasarkan temuan BPK, alat tersebut tidak sesuai spesifikasi yang ditentukan oleh Kemenkes. HMI meminta Pemerintah Daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” jelas Kipli dalam keterangannya di Polewali Mandar.

 

Kipli menyayangkan buruknya tata kelola pengadaan tersebut. Pasalnya, alat ukur itu memiliki fungsi krusial untuk mendeteksi dan mengintervensi angka stunting di Kabupaten Polewali Mandar. Namun, akibat ketidaksesuaian spesifikasi, tujuan utama program tersebut menjadi sia-sia.

 

“Alat tersebut diperuntukkan untuk mengintervensi stunting di Polewali Mandar, tapi hal tersebut menjadi sia-sia sebab hanya mangkrak di gudang Dinkes. Bagaimana kita bisa mengintervensi angka stunting jika pengadaan alatnya saja tidak sesuai dengan yang ditentukan?” tegasnya.

 

Lebih lanjut, HMI Polman mendesak Pemda Polman untuk segera mengambil langkah konkret dan transparan terkait kejelasan status barang-barang yang menumpuk di gudang tersebut. HMI memperingatkan agar kelalaian ini tidak berujung pada pemborosan anggaran daerah di masa mendatang.

 

“Ini mesti diselesaikan oleh Pemda Polman. Segera lakukan langkah tegas, mau diapakan barang tersebut? Jangan sampai akibat persoalan ini tidak tuntas, Pemda justru melakukan pengadaan ulang yang akhirnya kembali membebani APBD,” pungkas Kipli.

 

HMI Cabang Polman memastikan akan terus mengawal persoalan ini hingga rekomendasi BPK benar-benar dituntaskan dan fasilitas kesehatan di tingkat puskesmas maupun posyandu mendapatkan alat ukur yang layak sesuai standar demi menekan angka stunting di Bumi Tipalayo.

 

Laporan.  :  Anshar
Editor.   :  Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *