Mamasa, SANDEQ.CO.ID – Di tengah riak gelombang ekonomi global yang tak menentu dan hembusan efisiensi yang menerpa setiap lini pemerintahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) justru memilih jalan yang lebih beradab: memangkas tanpa melukai, menghemat tanpa menghilangkan. Sebab pada akhirnya, denyut nadi pelayanan tetap berdetak untuk masyarakat termasuk untuk ibu-ibu yang mengurus sertifikat tanah di Mamasa, para petani yang ingin kepastian lahan, dan generasi muda yang bermimpi memiliki rumah pertama.
Dalam rapat penyusunan Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) untuk anggaran 2027 yang digelar secara daring Senin (6/4/2026), Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan komitmen yang jernih: efisiensi bukan alasan untuk menurunkan kualitas.
“Kita harus betul-betul efisien, tetapi memberikan output yang besar kepada masyarakat. Agar kualitas layanan tidak terganggu,”ujarnya di hadapan seratus pegawai dari berbagai unit kerja pusat.
Rapat yang berlangsung hingga 13 April 2026 ini menjadi panggung penting bagi para perencana anggaran. Bukan sekadar menyusun angka, melainkan merangkai logika kerja yang tertib, jujur, dan berpihak pada rakyat. Dalu Agung mengingatkan bahwa setiap usulan KRO dan RO harus mencakup kerangka acuan kerja yang selaras dengan prioritas kinerja di lapangan bukan sekadar dokumen administrasi yang indah di atas kertas.
“Usulan yang kita ajukan tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga harus tertib secara struktur, logika, dan pembiayaan,” tegasnya.
Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, melaporkan sebuah kenyataan yang jujur: sejak 2025, banyak KRO dan RO yang sudah tidak sesuai dan out of date dengan pelaksanaan di lapangan. Kegiatan yang tidak seimbang antara realisasi fisik dan anggaran pun akan dikaji ulang.
“Dengan pembahasan ini, kami yakini akan terjadi perubahan terhadap struktur yang selama ini kita lakukan. Harapannya, perubahan ini akan diterapkan di penganggaran 2027 mendatang, kita sadari secara detail tanpa ada keragu-raguan,” pungkas Andi Tenri Abeng.
Masyarakat Mamasa mungkin bertanya, apa makna pembahasan angka di Jakarta bagi kehidupan sehari-hari di lembah-lembah yang diselimuti kabut? Jawabannya: sangat besar. Setiap rupiah yang dialokasikan secara efisien berarti lebih banyak sertifikat tanah yang bisa dicetak, lebih cepat proses pendaftaran hak milik, dan lebih pasti kepastian hukum atas lahan-lahan pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi warga.
Kementerian ATR/BPN berjanji bahwa pada 2027, pelayanan pertanahan tidak hanya berjalan tetapi berjalan dengan lebih ringan, lebih cepat, dan lebih manusiawi. Efisiensi bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang tidak lagi relevan ditinggalkan, agar energi dan anggaran bisa difokuskan pada hal-hal yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Di Mamasa, di seluruh pelosok Sulawesi Barat, harapan itu kini digantungkan pada proses penyusunan anggaran yang tengah berlangsung. Semoga setiap angka yang dirumuskan di ruang rapat virtual itu pada akhirnya menjelma menjadi pelayanan nyata yang sampai ke depan pintu warga tanpa kehilangan sentuhan kemanusiaan.
