Polman, SANDEQ.CO.ID – Menakhodai sebuah daerah di tengah himpitan fiskal yang mencekik bukanlah sekadar urusan administratif; ia adalah ujian kepemimpinan yang menguras nyali. Bagi pasangan Bupati H. Samsul Mahmud dan Wakil Bupati Hj. Andi Nursami Masdar (ASSAMI), 300 hari pertama di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) bukanlah masa bulan madu, melainkan fase krusial untuk “pembersihan rumah” dan penataan fondasi yang sempat rapuh.
Keluar dari Jeratan Utang
Langkah awal yang paling fundamental adalah penyehatan postur APBD yang “sakit”. Berdasarkan LHP BPK atas LKPD 2024, Pemkab Polman sempat dibebani utang yang cukup fantastis, yakni sebesar Rp117,3 miliar. Namun, melalui disiplin anggaran yang ketat dan re-prioritasi belanja, beban tersebut berhasil ditekan secara drastis hingga tersisa Rp29,5 miliar pada akhir 2025—yang mayoritas hanya tinggal kewajiban operasional rutin.
Keberhasilan ini bukan sekadar soal angka di atas kertas. Pengakuan dari Kemendagri pada Desember 2025 yang menempatkan Polman di Zona Hijau dengan realisasi belanja peringkat pertama di Sulawesi Barat adalah sinyal bahwa mesin birokrasi mulai bergerak efektif. Dengan berkurangnya beban utang, Polman kini memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendanai infrastruktur dasar pada tahun 2026.
Lompatan Integritas : Keluar dari Zona Merah
Sektor transparansi menjadi catatan prestasi lainnya. Polman berhasil melakukan lompatan kuantum dalam indeks pencegahan korupsi. Jika pada 2024 skor MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK hanya menyentuh angka 51, pada Desember 2025 angka tersebut melesat ke 75,1.
Lompatan dari “Zona Merah” ke predikat terbaik di Sulawesi Barat ini mengindikasikan bahwa sistem pengadaan barang, jasa, dan manajemen ASN mulai menutup celah-celah transaksional. Bagi dunia usaha, perbaikan tata kelola ini adalah magnet investasi; sebuah kepastian hukum bahwa Polewali Mandar kini lebih ramah terhadap pelaku usaha tanpa bayang-bayang pungutan liar.
Modernisasi Layanan dan Ekonomi Kerakyatan
Transformasi tidak berhenti di meja birokrasi. Di sektor kesehatan, RSUD Hj. Andi Depu dan RSUD Wonomulyo kini naik kelas dengan menyediakan layanan canggih seperti operasi ESWL dan Cathlab jantung, didukung oleh 49 dokter ahli.
Di sisi lain, kecepatan adaptasi terhadap program strategis nasional juga patut diapresiasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, tidak hanya melayani puluhan ribu siswa tetapi juga menyerap 1.500 tenaga kerja lokal di 30 dapur yang beroperasi. Jika konsistensi ini dijaga dengan menyerap bahan baku dari petani lokal, maka circular economy atau sirkulasi ekonomi tertutup akan tercipta, di mana dana pemerintah benar-benar berputar di kantong rakyat Polman sendiri.
Tantangan “Lepas Landas”
Setelah melewati fase kritis penyehatan fiskal dan perbaikan sistem anti-korupsi, pemerintahan ASSAMI kini berada pada posisi siap “lepas landas” (take-off). Tantangan terbesarnya ke depan adalah memastikan bahwa prestasi administratif dan angka-angka makro ini berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan di lapangan.
300 hari ini barulah awal. Namun, dengan fondasi yang kini lebih bersih dan sehat, masyarakat Polewali Mandar memiliki alasan yang kuat untuk kembali menaruh kepercayaan pada meja birokrasi mereka.(*)
*Kepala Dinas Kominfo SP Polewali Mandar
Editor : Redaksi
