Polman, SANDEQ.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar resmi mulai mengimplementasikan sistem Presensi 2.0 Berbasis AI (Biometrik Wajah) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Menanggapi hal tersebut, Staf Ahli Bupati Polewali Mandar Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, DR. Aco Musaddad HM., memberikan catatan strategis agar kebijakan ini tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan pendorong produktivitas nyata.
Penerapan skema absensi tiga kali sehari (Pagi, Siang, dan Sore) merupakan langkah digitalisasi birokrasi yang ambisius untuk meningkatkan integritas data. Namun, DR. Aco mengingatkan bahwa kebijakan ini adalah “mata pisau ganda” yang harus dikelola dengan bijak.
Transformasi Digital dan Akurasi Kehadiran
Dalam keterangannya, DR. Aco Musaddad HM. menjelaskan bahwa sistem ini memiliki keunggulan absolut dalam hal validitas data. Berbeda dengan sistem manual atau berbasis sidik jari lama, teknologi face recognition meminimalisir potensi manipulasi.
“Ini memastikan kehadiran fisik ASN secara autentik dan memaksa terciptanya kedisiplinan waktu yang lebih ketat. Fenomena ‘absen pagi lalu menghilang’ dapat kita eliminasi. Selain itu, sistem ini memberikan dasar yang objektif dalam kalkulasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP),” ungkap. Dr. Aco Musaddad, Jum’at, (13/02/2026).
Tantangan : Risiko Formalitas dan Kendala Geografis
Di balik keunggulan teknologi tersebut, DR. Aco menyoroti kekhawatiran mengenai pergeseran budaya kerja yang terjebak pada formalitas belaka (Presence-Oriented).
“Kita tidak ingin ASN terjebak pada orientasi kehadiran daripada orientasi kinerja (Performance-Oriented). Jika prosedur terlalu kaku, fokus psikologis pegawai bisa bergeser dari ‘apa yang saya kerjakan’ menjadi sekadar ‘jangan sampai saya telat scan wajah’. Ini risiko administratif yang nyata,” tegas DR. Aco.
Beberapa kendala lapangan yang menjadi perhatian serius meliputi :
- Hambatan Teknis, Masalah stabilitas sinyal internet dan potensi bug aplikasi, terutama di wilayah pegunungan seperti Tutar atau Matangnga.
- Infleksibilitas Tugas Luar, Bagi penyuluh, tenaga medis, atau guru di daerah terpencil, kewajiban absen siang di titik koordinat tertentu berpotensi mengganggu jam layanan publik dan menambah beban biaya operasional pribadi.
Rekomendasi Strategis dan Mitigasi
Guna memastikan kebijakan ini searah dengan visi pembangunan daerah, DR. Aco Musaddad HM. menyampaikan tiga rekomendasi evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar :
- Integrasi E-Kinerja, Absensi wajah wajib disandingkan dengan laporan kinerja harian berbasis output. Kehadiran fisik harus berbanding lurus dengan hasil kerja nyata.
- Kebijakan Khusus (Smart Geofencing), Perlu adanya kelonggaran koordinat atau sistem pengecualian yang sah bagi ASN yang sedang menjalankan tugas lapangan atau dinas luar melalui verifikasi atasan langsung secara digital.
- Evaluasi Periodik, Melakukan kajian apakah frekuensi absen 3 kali sehari benar-benar berkorelasi positif terhadap peningkatan pelayanan publik atau hanya sekadar mempercantik angka kehadiran di atas kertas.
“Tujuan akhir kita adalah birokrasi yang melayani, bukan birokrasi yang sibuk dengan urusan administratif dirinya sendiri. Digitalisasi adalah alat, sedangkan kesejahteraan rakyat melalui kinerja ASN adalah tujuan utamanya,” pungkas DR. Aco.
*Staf Ahli Bupati Polewali Mandar Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan.
Editor : Redaksi
