SANDEQ.CO.ID, Polman – Kekecewaan melanda massa aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polewali Mandar setelah Bupati Polewali Mandar, H. Samsul Mahmud, kembali tak menemui demonstran yang berunjuk rasa di depan kantornya, Kamis, (6/3/2025).
Aksi ini juga mendapat dukungan dari Ketua Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA RI), Zubair, yang menyayangkan sikap bupati tersebut.
Massa aksi yang terdiri dari GMNI Polewali Mandar dan berbagai elemen masyarakat merasa kecewa setelah melihat langsung sang bupati meninggalkan kantor melalui pintu samping dengan mobil dinasnya. Ini menjadi kali kedua dalam masa kepemimpinannya H. Samsul Mahmud tidak menemui demonstran, meski saat itu ia berada di kantornya.
Zubair menegaskan bahwa massa aksi melihat kendaraan dinas bupati, Randis DC 1, terparkir di samping kantor sebelum akhirnya melaju meninggalkan lokasi.
“Kami sangat menyayangkan sikap bupati yang seolah menghindari massa. Ini menunjukkan ketidaksiapan pemerintah daerah dalam merespons aspirasi rakyat,” ujar Zubair.
Sindiran “Polman AFK” untuk Pemda
Dalam aksinya, massa membawa tema “Polman AFK”, sebuah istilah dari dunia game yang berarti Away From Keyboard, sebagai sindiran bahwa Pemda Polman dianggap diam dan tidak bekerja secara nyata.
Korlap aksi, Bung Bolang, menyampaikan beberapa tuntutan demonstran :
- Mencopot Kasatpol PP, yang dinilai tidak tegas dalam menindak ritel modern ilegal.
- Menghentikan perizinan ritel modern baru di Polewali Mandar.
- Memperbaiki infrastruktur jalan di daerah terpencil.
- Mencopot Pj Sekda, terkait penerbitan SK yang sempat dianulir.
- Mengusut dugaan temuan BPK, terkait dana Rp600 juta di bagian umum tahun 2025.
- Mencopot Plt Kabag Umum atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan anggaran uang persediaan (UP) yang kini dilaporkan ke kejaksaan.
Setelah beberapa perwakilan massa diterima audiensi oleh Kepala Dinas PTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kasatpol PP, kekecewaan semakin bertambah. Jawaban yang diberikan dinilai tidak solutif.
“Kami kecewa dengan Satpol PP yang malah mengeluh soal keterbatasan anggaran dalam menegakkan perda. Ini tugas mereka, bukan alasan untuk tidak bekerja. Mereka hanya mau bekerja jika ada bayaran tambahan, padahal sudah digaji negara,” tegas Bung Baraq, Ketua GMNI Polewali Mandar.
Tuntutan Akan Terus Dikawal
Demonstrasi ini menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang dianggap lamban dan kurang responsif.
Massa aksi menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan Pemda hingga tuntutan mereka dipenuhi.
“Sikap bupati yang menghindar hanya akan menambah ketidakpercayaan publik. Seorang pemimpin seharusnya berani menghadapi rakyat, bukan malah menghindar,” pungkas Bung Baraq.
Zubair berharap pada aksi berikutnya, Bupati Polewali Mandar tetap berada di kantor agar tidak menimbulkan dugaan menghindari tanggung jawab atau anti-kritik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Bupati Polewali Mandar terkait a lasan dirinya tidak menemui demonstran.(*)
Laporan : AMR Editor :Admin
