Silaturahmi Ke Pj. Bupati Polman, Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Sulbar, Hj. Jumiaty Andi Mahmud Bahas Abrasi Mampie

Polman, SULBAR, SANDEQ.CO.ID – Rombongan Komisi 2 DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Wakil Ketuanya, Hj. Jumiaty Andi Mahmud, melakukan kunjungan silaturahmi ke Penjabat (Pj.) Bupati Polewali Mandar, H. Muhammad Hamzih, pada Jumat, 31 Januari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas sejumlah isu strategis, termasuk penanganan abrasi pantai di Mampie yang semakin mengkhawatirkan.

Kedatangan rombongan Komisi 2 DPRD Sulawesi Barat disambut langsung oleh Pj. Bupati Polewali Mandar di ruang kerjanya. Dalam pertemuan tersebut, Hj. Jumiaty Andi Mahmud yang akrab disapa Ibu Jum, menyampaikan keprihatinannya atas kondisi abrasi pantai di Mampie.

“Abrasi pantai di Mampie sudah sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kami berharap pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dapat melakukan upaya serius dan bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk menangani masalah ini,” ujarnya.

Ibu Jum menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi abrasi.

“Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pemerintah provinsi. Sinergi antara kedua pihak sangat penting untuk menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Pj. Bupati Polewali Mandar, H. Muhammad Hamzih, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah melakukan beberapa upaya untuk membantu masyarakat yang terdampak abrasi.

“Kami telah melakukan beberapa langkah untuk mengurangi dampak abrasi, termasuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Namun, kami menyadari bahwa upaya ini belum cukup dan perlu dukungan lebih besar,” ujar Muhammad Hamzih.

Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“Kami selalu siap bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam menangani masalah abrasi pantai di Mampie. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa upaya penanganan abrasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam menangani abrasi pantai di Mampie. Abrasi yang telah berlangsung lama ini tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di sektor perikanan dan pariwisata.

Komisi 2 DPRD Sulawesi Barat berharap agar upaya penanganan abrasi dapat segera direalisasikan dengan melibatkan semua pihak terkait.

“Kami akan terus memantau perkembangan penanganan abrasi ini. Masyarakat Mampie berhak mendapatkan lingkungan yang aman dan layak untuk kehidupan mereka,” pungkas Ibu Jum.(*)

Laporan : AMR
Editor : Admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *