“Hari ini kami mengundang beberapa dinas yang ada di kabupaten Mamuju untuk memperoleh data ril terkait pengelolaan limbah medis di beberapa rumah sakit dan puskesmas se-Kabupaten Mamuju,” ungkap Sekar, Rabu, [16/9/2020].
Mamuju – Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Barat menjadi salah satu dari 22 Perwakilan yang tengah melaksanakan Kajian Sistemik terkait Pengelolaan dan Pengawasan limbah medis yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan.
Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa pihak terkait demi mendapatkan data yang bisa menjadi penunjang nantinya.
Asisten Ombudsman Sulbar, Sekarwuni Manfaati, SKM., M.Kes menjelaskan, sebelumnya pihak Ombudsman telah melakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait di tingkat provinsi Sulawesi Barat.
“Hari ini kami mengundang beberapa dinas yang ada di kabupaten Mamuju untuk memperoleh data ril terkait pengelolaan limbah medis di beberapa rumah sakit dan puskesmas se-Kabupaten Mamuju,” ungkap Sekar, Rabu, [16/9/2020].
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar turut hadir sekaligus menyampaikan bahwa perlunya peran seluruh pihak untuk bekerja sama secara efektif sesuai dengan wewenangnya masing-masing.
“Setelah mempelajari banyak hal terkait dengan limbah medis ini, kami beranggapan bahwa persoalan ini sangat kompleks. Sehingga dibutuhkan kerja sama yang betul-betul sinergi untuk seluruh pihak terkait. Tidak boleh lagi, dinas tertentu bekerja sendiri dan begitu juga sebaliknya. Mereka perlu dipadukan,” ucap Lukman.
Lebih lanjut, Lukman Umar berharap pemerintah daerah Kabupaten Mamuju bisa memperhatikan kondisi pengelolaan limbah yang tergolong sangat berbahaya ini.
“Itulah tugas pemerintah daerah untuk menyatukan seluruh sumber daya yang ada, sehingga hasilnya juga nanti bisa maksimal,” tutup Lukman. [am]
