Polman, Sandeq.co.id,– Terkait 30 ribu Data Penduduk yang di nonaktifkan pemerintah Pusat, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) mengatakan dibutuhkan kerja sama dari tingkat Dusun sampai tingkat Kabupaten untuk mendapatkan data yang betul-betul valid.
“Kalau kerja samanya baik, baik dari tingkat dusun sampai tingkat Kabupaten, saya rasa data ini akan valid,” kata Amir Wakil Ketua Komisi I DPRD Polman.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Polman Amir setelah Rapat Dengar Pendapat bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Polman, Ketua dan Anggota KPU, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polman, perwakilan Dinas Kesehatan dan Camat Se Kabupaten Polman di ruang Aspirasi DPRD Polman, Jumat (25/2/2022).
Menurut Legislator Partai Nasdem itu membenarkan bahwa kenyataannya memang dilapangan banyak data penduduk yang tidak aktif tapi setelah di validasi atau di update itu bisa kembali aktif.
Lanjut, Amir menjelaskan awal mulanya diketahui masalah tersebut adanya informasi dari pihak KPU yang menyampaikan ketika data penduduk berada di angka 486 339, maka anggota DPRD Kabupaten Polman akan berkurang dari 45 menjadi 40. Sehingga dibutuhkan sinergitas semua steak holder dalam memvalidasi data sampai mencapai target.
Sementara, Kepala Dinas Dukcapil Polman Natsir adam mengatakan dari 30 ribu data penduduk yang dinonaktifkan dari pemerintah pusat kita mencoba verifikasi lewat Kecamatan, Kelurahan dan Desa, jika ternyata orangnya masih ada dan aktif maka kita siap perbaiki kembali,
Natsir Adam mengaku dikasi waktu sebulan perbaikan data di setiap Kecamatan, dan 30 ribu data tersebut kata Natsir sudah diberikan ke Kecamatan untuk diverifikasi atau dikroscek ulang data yang anomali dan ganda agar segera di perbaiki.
“Di setiap Kecamatan memang ditemukan banyak data Anomali, ada yang ganda, ada yang keluar provinsi dan ada yang meninggal. Itu semua data-data yang harus kita perbaiki supaya menjadi data yang bersih dan itu akan menjadi acuan Pilbup, pilgub, pileg dan pilpres kedepannya,” terangnya.
