Mamasa, SANDEQ.CO.ID – Tahun 2024 ini, Indonesia akan kembali menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota, termasuk di kabupaten Mamasa. Namun masih terdapat berbagai persoalan salah satunya di Kabupaten Mamasa berkaitan dengan dana Pilkada dari pemerintah kepada penyelenggara Pilkada yang tak kunjung terealisasi seluruhnya. (Sabtu, 3/8/24)
Sinergi Muda Mamasa melalui salah satu pembinanya, Ryan Mewa’ kepada media via pesan whatsapp mengatakan bahwa seharusnya KPUD dan Bawaslu Mamasa memahami kondisi keuangan Mamasa saat ini. Karena itu realisasi dana Pilkada ini jangan lalu memaksakan kehendak dan ego kita sendiri.
“Sejak awal kami mengingatkan bahwa dana Pilkada untuk ukuran Mamasa ini terlalu besar. Jumlahnya sampai 53 miliar. Ini kan pemaksaan sebetulnya, dan kita sudah rasakan dampaknya saat ini. Kondisi keuangan Mamasa saat ini kita tahu semua sedang bermasalah, seharusnya lembaga penyelenggara Pilkada seperti KPUD dan Bawaslu paham itu.”
Saat dikonfirmasi berkaitan dengan NPHD yang sudah desetujui Pemda Mamasa bersama dengan KPUD dan Bawaslu Mamasa, Pembina Sinergi Muda Mamasa ini mengatakan bahwa hari ini problem yang kita harus bicarakan adalah memberikan masukan kepada Pemda Mamasa darimana mendapatkan pendanaan agar anggaran tersebut dapat direalisasikan sesegera mungkin.
“Kita tidak sedang berdebat mengenai NPHD. Sekarang yang harus kita pikirkan bersama adalah bagaimana memberikan dukungan dan masukan kepada Pemda Mamasa agar kebutuhan dana Pilkada tersebut dapat segera diseleseikan. Apalagi tidak ada regulasi yang mengatur bahwa NPHD itu harus dilaksanakan 100%, dengan keuangan Mamasa yang kita semua tahu kondisinya, sambungnya”.
“Jangan terlalu benafsulah, suka menang- menang sendiri. Sebagai organisasi yang akan selalu bersama dengan kepentingan masyarakat Mamasa, Sinergi Muda Mamasa dalam waktu dekat ini akan meminta transparansi KPU Mamasa berkaitan dengan penggunaan anggaran Pilkada kurang lebih 14 miliar yang mereka sudah gunakan,” tutupnya.
